Hari kedua diisi oleh Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Komdigi, dan Badan Pusat Statistik.

Mereka membahas optimalisasi pemanfaatan NIK dan IKD dari sisi kebijakan, fiskal, hingga statistik nasional.

Keterlibatan lintas kementerian ini menunjukkan bahwa transformasi digital berbasis data kependudukan kini menjadi agenda bersama. Bukan lagi urusan teknis satu instansi saja.

Forum juga menghadirkan sesi berbagi praktik baik pemanfaatan NIK dan IKD untuk pelayanan publik di daerah.

Gubernur DKI Jakarta, Wali Kota Surabaya, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berbagi pengalaman langsung.

Sesi ini menjadi bukti bahwa transformasi digital berbasis data kependudukan sudah berjalan nyata di lapangan. Penguatan infrastruktur, keamanan, dan sistem informasi administrasi kependudukan juga menjadi pembahasan.

Data kependudukan kini menjadi salah satu aset strategis penyelenggaraan pemerintahan. Rakornas ini diikuti sekitar 700 peserta.

Peserta terdiri dari pejabat tinggi kementerian dan lembaga terkait, pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri, pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator Ditjen Dukcapil, serta seluruh Kepala Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Keterlibatan yang luas dinilai penting karena kebijakan berskala nasional membutuhkan masukan langsung dari pihak yang setiap hari menangani dinamika kependudukan di lapangan.

Seluruh rangkaian diskusi memiliki satu tujuan: menghadirkan negara yang semakin dekat dengan masyarakat.

Dengan NIK dan IKD sebagai fondasi Digital Public Infrastructure, penyaluran bantuan sosial diharapkan semakin tepat sasaran.

Proses verifikasi identitas di berbagai layanan publik menjadi lebih sederhana dan cepat. Masyarakat tidak perlu membawa berkas fisik secara berulang.

Identitas digital yang terverifikasi secara real time membantu memastikan perencanaan pembangunan nasional disusun berdasarkan data yang benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.

Rangkaian dua hari forum ini ditutup dengan pembacaan rumusan hasil Rakornas oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi. Acara resmi diakhiri oleh Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi.

Penutupan ini menegaskan bahwa hasil forum menjadi komitmen tertulis yang masih akan ditindaklanjuti.

Melalui Rakornas Dukcapil 2026, Ditjen Dukcapil menegaskan perannya yang semakin strategis dalam menopang arsitektur Digital Public Infrastructure Indonesia.

Forum ini menandai perkembangan administrasi kependudukan Indonesia dari fungsi pencatatan administratif menjadi fondasi identitas digital nasional. Identitas digital ini menggerakkan pelayanan negara kepada warga di era digital.