Keterbatasan tersebut terutama untuk membayar gaji aparatur, termasuk PPPK, serta menjaga layanan publik tetap berjalan.

Tito menjelaskan bahwa angka Rp70 triliun berasal dari kekurangan pembayaran DBH kepada daerah.

Berdasarkan data tahun 2024, total kurang bayar mencapai sekitar Rp83 triliun, terdiri atas DBH pajak sebesar Rp43 triliun dan DBH sumber daya alam sebesar Rp40 triliun.

Setelah dikurangi kelebihan pembayaran sekitar Rp13 triliun, nilai kurang bayar bersih menjadi sekitar Rp70 triliun.

Dana tersebut merupakan hak 31 provinsi, 317 kabupaten, dan 83 kota yang hingga kini belum diterima secara penuh.

"Sebesar Rp70 triliun ini merupakan hak 31 provinsi, 317 kabupaten, dan 83 kota yang masih belum dibayarkan sepenuhnya," ujar Tito dalam rapat bersama DPR beberapa waktu lalu.