Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait usulan penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pemerintah daerah.

Usulan penambahan DBH sekitar Rp70 triliun sebelumnya disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dana tersebut ditujukan untuk membantu daerah yang mengalami tekanan anggaran, terutama dalam pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Purbaya menyatakan bahwa Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri telah memetakan daerah-daerah yang membutuhkan bantuan fiskal.

Namun, keputusan mengenai besaran dana maupun skema penyalurannya masih menunggu persetujuan Presiden.

"Kami sudah membahas daerah-daerah yang benar-benar mengalami kesulitan bersama Kemendagri.

Selanjutnya akan kami laporkan kepada Presiden, dan kami menunggu arahan beliau mengenai bentuk bantuannya," kata Purbaya di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Senin (3/8/2026).

Menurut Purbaya, pemberian tambahan DBH harus disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

Oleh karena itu, pemerintah belum dapat memastikan kapan bantuan tersebut akan direalisasikan.

Purbaya mengungkapkan bahwa Kemenkeu sebenarnya telah menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan.

Namun, nominalnya belum bisa diumumkan karena masih menunggu keputusan Presiden.

"Anggarannya sudah kami siapkan dan hitung, tetapi keputusan akhirnya ada di Presiden. Kami tidak ingin mendahului pengumuman resmi dari Presiden," ujarnya.

Usulan tambahan DBH mencuat setelah Tito Karnavian menyampaikan bahwa banyak pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran.