Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) memutuskan menunda demonstrasi besar yang semula dijadwalkan pada Senin, 10 Agustus 2026.

Aksi di depan kompleks parlemen itu batal digelar karena adanya kekhawatiran aksi akan ditunggangi penyusup.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa koalisi telah mencermati situasi di lapangan.

Dugaan sementara, ada kelompok-kelompok yang telah menunggu momentum aksi buruh besar-besaran.

"Kami mencermati ada kelompok-kelompok yang memang sudah menunggu gerakan buruh menggelar aksi besar-besaran.

Kelompok yang tidak bertanggung jawab tersebut berpotensi menumpang dalam aksi buruh yang tergabung di KBPBI," kata Andi dalam keterangannya, Selasa (4/8).

Rencana awal, demonstrasi akan diikuti sekitar 50 ribu buruh dari 18 konfederasi yang tergabung dalam KBPBI.

Namun, mempertimbangkan potensi penyusup, KBPBI memutuskan menundanya sambil terus mengamati perkembangan situasi.

"Kami memikirkan kondisi bangsa ini dan juga situasi masyarakat yang mulai resah dengan kabar soal kerusuhan Agustus," ujarnya.

Meski menunda aksi, KBPBI menegaskan akan terus mengawal pembahasan RUU Ketenagakerjaan di DPR.

Sebelumnya, koalisi telah bersafari ke sejumlah fraksi di DPR untuk menyerahkan draf usulan RUU Ketenagakerjaan.

Draf itu disusun oleh anggota koalisi buruh yang terdiri dari 18 konfederasi dan 157 federasi.

Terakhir, koalisi juga bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal.

KBPBI turut memperingatkan DPR potensi kerusuhan besar pada Agustus ini jika aspirasi buruh tidak diakomodasi.

Koalisi menyampaikan bahwa buruh tidak ingin rangkaian demo Omnibus Law pada 2020 dan setelahnya kembali terulang.

"Kami tidak menginginkan seperti Omnibus Law, jadi berjejal, berjilid-jilid dan sangat panjang, dan perlawanan sangat keras di seluruh Indonesia," ucap Andi.