Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari menempuh langkah hukum praperadilan.

Ia menguji keabsahan proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Permohonan tersebut resmi didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada penghujung Juli.

Detail Perkara dan Jadwal Sidang

Berdasarkan catatan perkara, permohonan itu terdaftar dengan nomor 131/Pid. Pra/2026/PN JKT.

SEL.

Klasifikasi perkara yang diuji berkaitan dengan sah atau tidaknya upaya paksa penetapan tersangka.

Pihak termohon dalam gugatan ini adalah KPK cq Pimpinan KPK.

Agenda sidang perdana untuk memeriksa permohonan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Agustus.

Sebelumnya, Titin telah membantah keterlibatan dan penerimaan uang dalam kasus rasuah tersebut.

Ia mengeklaim hanya bertindak sebagai pelaksana lapangan dalam penugasan pemeriksaan.

Konstruksi Hukum Dugaan Suap Muara Enim

Lembaga antirasuah sebelumnya membongkar dua perkara suap di Kabupaten Muara Enim lewat serangkaian operasi senyap pada awal Juni 2026.

Kasus pertama berpusat pada pengondisian laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Muara Enim untuk memanipulasi temuan audit proyek.

Dalam perkara rasuah tersebut, KPK menetapkan total lima orang sebagai tersangka termasuk Bupati Muara Enim Edison serta Titin sendiri selaku pengendali teknis.

Penyidik menduga ada permintaan fee mencapai sekitar Rp1,6 miliar guna mengubah hasil audit pemeriksaan.

Plt Direktur Penyidikan KPK menyebutkan bahwa praktik lancung ini turut melibatkan pihak swasta serta pejabat dinas setempat.

Meski demikian, Titin bersikeras membantah tudingan penerimaan dana dan menyebut posisinya sebatas pelaksana di lapangan.