Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih menanti keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penyaluran sisa Dana Bagi Hasil sebesar Rp70 triliun kepada pemerintah daerah.

Pihak Kementerian Keuangan mengaku telah menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk melunasi kewajiban tersebut.

Namun, besaran dana yang bakal digelontorkan belum dapat dipastikan karena seluruh keputusan akhir berada di tangan Kepala Negara.

Purbaya menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran dan kini tengah meminta pandangan serta arahan langsung dari Presiden.

Pernyataan itu disampaikan oleh Purbaya saat berada di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan di Jakarta.

Dalam mekanismenya, pencairan sisa dana tersebut akan diprioritaskan bagi wilayah-wilayah yang benar-benar mengalami kendala fiskal.

Kementerian Keuangan sebelumnya telah melakukan koordinasi dan pembahasan mendalam bersama Kementerian Dalam Negeri guna memetakan kondisi keuangan daerah.

Pemerintah pusat berharap keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto dapat segera terbit dalam waktu dekat.

Kendati demikian, Purbaya enggan membeberkan angka pasti anggaran yang disiapkan agar tidak melangkahi wewenang Presiden.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan bahwa akumulasi kurang bayar Dana Bagi Hasil mencapai sekitar Rp83 triliun berdasarkan data hingga 2024.

Angka tersebut terdiri atas sekitar Rp43 triliun dari sektor pajak serta sekitar Rp40 triliun dari sektor sumber daya alam.

Setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran di sejumlah wilayah, sisa kewajiban pemerintah pusat kini tersisa sekitar Rp70 triliun.

Penyelesaian tunggakan itu diharapkan mampu meringankan beban pemerintah daerah yang sedang menghadapi tekanan belanja pegawai serta keterbatasan anggaran pelayanan publik.