Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris memperkirakan jumlah anggaran program makan bergizi gratis pada 2027 hanya menyisakan kisaran Rp40-50 triliun.

Skenario sisa anggaran tersebut terjadi apabila pemerintah tidak mengambil dana dari postur anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

DPR belum memutuskan total pos anggaran program tersebut secara resmi karena pagu indikatifnya mencapai Rp268 triliun.

Pernyataan itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggaran program makan bergizi gratis diambil dari pos pendidikan.

Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu agar putusan tersebut berlaku paling lambat pada tahun 2028.

Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berharap putusan lembaga peradilan tersebut dapat berlaku sejak 2027.

Usulan pagu indikatif untuk program makan bergizi gratis pada tahun 2027 memang belum resmi diketok oleh parlemen.

Charles turut mendukung peninjauan ulang anggaran agar pelaksanaan program tersebut berjalan jauh lebih efisien.

Ia tidak ingin melihat kembali belanja yang dinilai ugal-ugalan serta tidak tepat sasaran seperti periode sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi menyatakan dana pendidikan di dalam APBN tidak boleh lagi digunakan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Program tersebut dinilai bukan sebagai komponen utama pendidikan sehingga harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan.

Putusan bernomor 40/PUU-XXIV/2026 itu diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara melalui uji materi.

Pemohon menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk program tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal itu mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan inti peningkatan kualitas pembelajaran serta kesejahteraan tenaga pendidik.