Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi terhadap keberhasilan uji coba program perlindungan sosial di Banyuwangi.

Apresiasi tersebut diungkapkan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan di Jakarta pada Senin.

Capaian itu membuktikan krusialnya peran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai fondasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Berdasarkan evaluasi per 30 Juni 2026, ratusan ribu pendaftar bantuan sosial diverifikasi tingkat kelayakannya secara ketat.

Hasilnya menunjukkan sebagian besar pendaftar Bantuan Pangan Non Tunai serta Program Keluarga Harapan teridentifikasi tidak layak.

Penerapan sistem elektronik ini mengintegrasikan data kependudukan yang dilengkapi teknologi pengenalan wajah, sidik jari, hingga retina mata.

Data Dukcapil juga dipadankan dengan catatan agraria untuk mendeteksi kepemilikan aset tanah dari para calon penerima bantuan.

Selain itu, pemadanan turut dilakukan bersama data kepolisian guna memastikan status kepemilikan kendaraan bermotor warga.

Pemerintah juga memadukan data tersebut dengan data tunggal sosial ekonomi nasional yang dihimpun melalui survei langsung.

Keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga ini bertujuan menghasilkan basis data yang akurat demi mencegah salah sasaran.

Kesalahan sasaran bantuan dinilai dapat memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang benar-benar kesulitan.

Pemerintah pusat menargetkan replikasi sistem digital perlindungan sosial ini dapat segera diterapkan di ratusan kabupaten dan kota.

Pemilihan daerah target didasarkan pada kesiapan infrastruktur internet, responsivitas dinas, serta dukungan kepala daerah.

Penyaluran bantuan yang tepat sasaran diyakini mampu memberikan efektivitas tinggi bagi warga yang menghadapi tekanan ekonomi.