Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas merespons langkah hukum terbaru dari penuntut umum.

Respons tersebut disampaikan menyusul pelimpahan surat dakwaan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Mellisa Anggraini selaku kuasa hukum menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

Menurutnya, pelimpahan berkas dan penyusunan surat dakwaan merupakan bagian dari tahapan administratif dalam peradilan pidana.

Ia menegaskan bahwa seluruh konstruksi dakwaan akan diuji secara terbuka di hadapan persidangan mendatang.

Pengujian tersebut akan didasarkan pada alat bukti, fakta persidangan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Pihaknya menilai masih ada sejumlah aspek hukum yang perlu mendapatkan pengujian secara mendalam.

Aspek tersebut mencakup unsur penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara yang nyata.

Selain itu, hubungan kausal antara kebijakan yang diambil dengan kerugian yang didalilkan penuntut umum juga akan dipersoalkan.

Terdapat pula persoalan mendasar mengenai karakter kuota haji tambahan yang merupakan alokasi dari Pemerintah Arab Saudi.

Status dana jemaah haji yang secara hukum bukan merupakan bagian dari APBN turut menjadi sorotan dalam perkara ini.

Mellisa mengajak semua pihak untuk tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Ia meminta publik memberikan ruang kepada pengadilan untuk memeriksa perkara secara objektif dan independen.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum pada KPK melimpahkan surat dakwaan kasus tersebut ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat.

Terdakwa dalam kasus ini meliputi Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama periode 2019-2024.

Pihak lain yang turut menjadi terdakwa adalah Ishfah Abidal Aziz, Ismail Adham, serta Asrul Azis Taba.

Jaksa KPK saat ini tinggal menunggu penetapan majelis hakim yang mengadili perkara berikut jadwal persidangan.

KPK menggunakan ketentuan UU Tipikor serta UU KUHP dalam menangani kasus dugaan korupsi tersebut.

Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan, kasus ini diduga merugikan keuangan negara sejumlah Rp622 miliar.