Pemerintah China resmi memberlakukan Law on Promoting Ethnic Unity and Progress pada tanggal 1 Juli 2026.

Regulasi baru ini menuai perhatian luas karena dinilai mengubah cara pandang Partai Komunis China terhadap isu identitas.

Perubahan Pendekatan Kebijakan Etnis

Analis Linn Maung menilai aturan tersebut merupakan kodifikasi hukum atas perubahan mendasar pembangunan negara.

China secara resmi mengakui 56 kelompok etnis yang terdiri dari mayoritas Han serta 55 kelompok minoritas.

Kelompok Han mencakup lebih dari 91 persen dari sekitar 1,4 miliar penduduk di negara tersebut.

Sementara itu, etnis minoritas berjumlah sekitar 125 juta jiwa dan mendiami sebagian besar wilayah perbatasan.

Kawasan strategis seperti Xinjiang, Tibet, dan Mongolia Dalam termasuk dalam wilayah hunian kelompok minoritas.

Kondisi ini membuat pengelolaan keberagaman berkaitan erat dengan integritas wilayah serta keamanan nasional.

Ketentuan dan Tanggung Jawab Nasional

Secara normatif, undang-undang ini tetap memuat prinsip kesetaraan antaretnis dan penolakan terhadap diskriminasi.

Namun, fokus utamanya kini diarahkan pada pembentukan rasa kebersamaan yang kuat bagi seluruh bangsa.

Lembaga negara, sekolah, hingga perusahaan didorong untuk memperkuat identifikasi terhadap kebudayaan nasional.

Pendekatan ini berbeda dari regulasi otonomi administratif yang diterapkan melalui undang-undang pada tahun 1984.

Pemerintah memandang bahwa identitas nasional yang terfragmentasi dapat menimbulkan risiko keamanan jangka panjang.

Undang-undang baru juga memuat ketentuan hukum terhadap pihak asing yang dianggap merusak persatuan etnis.

Efektivitas penerapan aturan ini masih akan diuji dalam beberapa tahun mendatang.