Tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan menemui titik terang baru setelah regulasi tingkat tinggi disahkan.

Peraturan Presiden yang menjadi landasan hukum penyaluran dana tersebut kini telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkan secara langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito di Jakarta.

Meski dokumen tingkat kepresidenan itu sudah rampung, dana segar tersebut belum bisa segera mengalir ke kas lembaga.

Pihak manajemen menyatakan proses pencairan masih harus menunggu terbitnya regulasi teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan.

Pemerintah sebelumnya telah memastikan penambahan dana ini disiapkan untuk memperkuat pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa keputusan alokasi dana tersebut sebenarnya sudah diputuskan sejak tahun lalu.

Sebagian dari total dana tambahan itu bahkan sudah berada di kementerian terkait dan siap untuk digunakan.

Kehadiran tambahan likuiditas ini diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan Program JKN kepada ratusan juta peserta di seluruh penjuru Indonesia.

Masyarakat kini diminta bersabar menunggu rampungnya aspek administratif dari Kementerian Keuangan agar anggaran dapat segera disalurkan.

Dalam penjelasan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa merinci bahwa sebagian alokasi tersebut telah berada di kementerian terkait dan siap dimanfaatkan untuk mendukung operasional lembaga.

Diskusi mendalam yang telah berjalan matang membuat proses penerbitan regulasi lanjutan ini diyakini tidak akan membutuhkan waktu lama lagi bagi para pemangku kepentingan.