Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengungkap adanya banyak laporan terkait wilayah laut yang dikapling tanpa prosedur sah.

Kasus pengkaplingan ilegal tersebut dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, dengan wilayah yang paling banyak ditemukan berada di Batam.

Praktik tersebut mencakup tindakan penjualan serta kerja sama dengan pihak ketiga tanpa mengindahkan aturan yang berlaku.

Kementerian ATR/BPN mendesak agar berbagai pihak segera melakukan penertiban demi melindungi ruang publik yang semestinya.

Nusron menegaskan bahwa aktivitas kapling laut di Batam tersebut telah menyalahi aturan karena melompati delapan prosedur wajib.

Prosedur tersebut mencakup penetapan lokasi reklamasi hingga pengajuan hak pengelolaan atau HPL.

Dalam praktiknya, ditemukan kasus pengalokasian lahan yang langsung diterbitkan tanpa melalui tahapan perizinan yang panjang.

Ia menilai tindakan penyerobotan ruang publik untuk kepentingan privat ini merupakan pelanggaran terhadap fungsi utama laut sebagai ruang bersama.

Tahapan Prosedur Reklamasi yang Dilompati

Menteri Nusron menjelaskan bahwa untuk memperoleh hak pengelolaan di kawasan reklamasi, terdapat delapan tahapan ketat yang wajib dilalui oleh pihak-pihak terkait.

Tahapan itu meliputi penetapan lokasi, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, hingga izin lingkungan dan verifikasi hasil reklamasi.

Namun, dalam berbagai temuan di lapangan, seluruh prosedur panjang tersebut kerap dilompati begitu saja demi kepentingan privat.