Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjatuhkan sanksi administratif kepada sebelas korporasi.

Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai terindikasi terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah.

Pemerintah secara tegas mencabut Hak Guna Usaha milik tiga perusahaan sebagai langkah penindakan awal.

Kelompok Penanganan Evaluasi Lahan

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengumumkan kebijakan itu di Jakarta pada hari Senin.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi langsung antara ATR/BPN bersama Bareskrim Polri.

Struktur kepemilikan korporasi yang diperiksa melibatkan investor domestik serta pemegang saham asing.

Beneficial ownership dari beberapa perusahaan yang diselidiki tercatat berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.

Hasil evaluasi kementerian membagi penanganan sebelas perusahaan ke dalam lima kelompok sanksi yang berbeda.

Kelompok pertama mencakup pencabutan HGU secara keseluruhan untuk tiga perusahaan.

Perusahaan tersebut meliputi PT MIB di Kabupaten Banjar, PT RKA di Kabupaten Melawi, dan PT SKM di Kabupaten Ketapang.

Dasar pencabutan mempertimbangkan luas lahan terbakar yang melebihi lima puluh persen serta kebakaran berulang.

Selain itu, pemerintah tidak akan memperpanjang atau memperbarui HGU eks PT BSLT yang telah berakhir pada 2020.

Tiga perusahaan lain yang belum memiliki HGU juga dipastikan tidak akan diberikan hak atas tanah tersebut.

ATR/BPN turut berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian guna mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan terkait.

Sanksi pencabutan sebagian HGU juga dijatuhkan kepada PT SAE di Kabupaten Landak.

Sementara itu, tiga korporasi lainnya masih menjalani pendalaman data guna memastikan validitas sebelum keputusan akhir.