Bahaya Atap Asbes Murah yang Mengintai Kesehatan Paru-Paru Masyarakat
Penggunaan atap asbes di berbagai permukiman Indonesia masih sangat tinggi hingga saat ini.
Material bangunan tersebut menyimpan risiko kesehatan jangka panjang yang berpotensi mematikan bagi penghuninya.
Berbagai ancaman serius yang mengintai kesehatan meliputi asbestosis, kanker paru-paru, hingga penyakit mesothelioma.
Indonesia tercatat sebagai salah satu negara importir asbes terbesar di kawasan Asia Tenggara setiap tahunnya.
Volume impor material tersebut bahkan dilaporkan mampu mencapai angka 150.000 ton per tahun.
Data riset menunjukkan bahwa sekitar 13 persen rumah tangga di Indonesia masih memakai atap jenis ini.
Kawasan perkotaan yang padat penduduk menjadi lokasi yang paling banyak ditemukan penggunaan atap tersebut.
Sebagian besar material asbes yang masuk diolah menjadi atap semen bergelombang untuk masyarakat bawah.
Faktor utama maraknya penggunaan bahan ini adalah harga jualnya yang sangat murah di pasaran.
Selain itu, masyarakat kelas bawah juga memiliki keterbatasan akses terhadap material bangunan yang lebih aman.
Sebanyak lebih dari 60 negara di dunia telah memberlakukan larangan total terhadap seluruh jenis asbes.
Negara-negara tersebut kini telah beralih menggunakan berbagai bahan alternatif yang ramah lingkungan.
Pemerintah Indonesia dinilai masih menerapkan regulasi yang sudah sangat usang terkait bahan berbahaya ini.
Aturan yang berlaku selama ini hanya melarang peredaran jenis asbes biru secara spesifik.
Sementara itu, asbes putih atau chrysotile masih diizinkan penggunaannya di dalam negeri.
Padahal Organisasi Kesehatan Dunia telah mengonfirmasi bahwa asbes putih memiliki tingkat bahaya yang sama.
Kementerian Kesehatan merumuskan tiga langkah strategis guna mencapai target Indonesia Bebas Asbes pada 2035.
Langkah pertama mencakup pelaksanaan inventarisasi serta surveilans nasional secara menyeluruh.
Langkah kedua adalah mendorong transisi industri agar beralih ke bahan substitusi yang aman.
Langkah ketiga berfokus pada revisi regulasi guna memperbarui landasan hukum pelarangan total.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






