Sebagian masyarakat masih sering keliru memahami esensi dari proses hukum yang berjalan di pengadilan.

Mereka menganggap kemenangan dalam sidang praperadilan secara otomatis membuktikan tuduhan tertentu terkait ijazah.

Pegiat media sosial Ariyo Bimo memberikan penjelasan mendalam mengenai hal tersebut melalui kanal YouTube miliknya.

Ia menegaskan bahwa fungsi utama praperadilan adalah menguji prosedur penegakan hukum yang dilakukan aparat.

Mekanisme tersebut sama sekali bukan tempat untuk menentukan apakah sebuah dokumen asli atau palsu.

Menang dalam gugatan penangkapan tidak berarti pihak terkait menang mengenai pokok perkara utama.

Pernyataan itu disampaikan merespons proses hukum yang melibatkan Roy Suryo dan laporan yang diajukan.

Roy Suryo sebelumnya mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp206 juta melalui sidang praperadilan ketiga.

Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada akhir bulan Juli tahun 2026.

Gugatan tersebut dilayangkan setelah putusan praperadilan pertama menyatakan penangkapan dan penahanan tidak sah.

Penahanan yang berlangsung selama 4 hari tersebut dilakukan sebelumnya oleh jajaran Polda Metro Jaya.

Tim kuasa hukum Roy Suryo yang dipimpin oleh Refly Harun merinci tuntutan ganti rugi secara mendetail.

Tuntutan tersebut terdiri dari kerugian materiil senilai Rp106 juta dan kerugian immateriil Rp100 juta.

Kerugian materiil mencakup kehilangan pendapatan dari kanal YouTube resmi selama ditahan dan biaya hukum.

Sementara itu kerugian immateriil merupakan kompensasi atas tekanan psikologis serta rusaknya nama baik.

Ariyo Bimo mengingatkan bahwa perolehan ganti rugi nantinya tidak membuktikan tuduhan pemalsuan.

Masyarakat sering terkecoh oleh istilah delik aduan karena perkara ini bermula dari laporan Jokowi.