Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan penanganan dugaan penyimpangan beras fortifikasi rampung dalam satu hingga dua pekan ke depan.

Pemerintah menegaskan bakal menjatuhkan sanksi tegas kepada produsen yang melanggar aturan.

Sanksi tersebut mencakup pencabutan izin usaha hingga proses hukum pidana.

Langkah penindakan ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Amran menyebut tindakan para pelaku yang mempermainkan nasib rakyat sangat tidak bisa ditoleransi.

Temuan Lab Ungkap 80 Persen Beras Fortifikasi Melanggar Standar

Kementerian Pertanian sebelumnya menemukan sejumlah produk beras fortifikasi dipasarkan dengan harga jauh di atas kewajaran.

Berdasarkan pemeriksaan awal, sebagian produk yang dijual itu diduga hanya berupa beras biasa.

Produk tersebut tidak memenuhi standar fortifikasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Beras fortifikasi seharusnya diperkaya vitamin dan mineral untuk membantu mencegah stunting.

Komoditas khusus ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.

Namun, harga jual di pasaran justru ditemukan mencapai angka yang sangat tinggi.

Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan sekitar 80 persen beras fortifikasi yang diperiksa diduga melanggar ketentuan.

Temuan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat hingga sekitar Rp71 triliun.

Pemerintah telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengusut kasus ini secara tuntas.

Kementerian Pertanian mencatat ada 15 merek beras fortifikasi yang saat ini tengah diperiksa secara intensif.

Sampel produk tersebut telah diambil dari berbagai daerah di seluruh Indonesia sebagai dasar penegakan hukum.

Pemerintah memastikan seluruh temuan penyimpangan ini akan segera diserahkan kepada aparat penegak hukum setelah verifikasi data rampung.