Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja badan usaha milik daerah.

Langkah tersebut diambil guna meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang selama ini dinilai kurang optimal.

Hasil evaluasi ini mendorong Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghapus peran BUMD sebagai perantara kerja sama bisnis.

Kebijakan baru tersebut mencakup sejumlah sektor termasuk layanan angkutan umum Trans Jabar.

Dedi Mulyadi menilai mekanisme yang melibatkan BUMD sejauh ini tidak memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah.

Skema perantara itu justru dinilai memperpanjang rantai birokrasi serta menambah biaya operasional.

Kondisi tersebut juga berpotensi mengurangi pendapatan yang seharusnya bisa langsung masuk ke kas daerah.

Persoalan regulasi ini bahkan telah disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Salah satu aturan yang disorot berkaitan dengan mekanisme penyaluran dana bagi hasil migas dan keuntungan perusahaan.

Dana dari PT Pertamina selama ini disalurkan melalui BUMD sebelum akhirnya sampai ke tangan pemerintah.

Pola penyaluran yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut membuka ruang pengelolaan lewat anak perusahaan.

Presiden Prabowo Subianto disebut merespons masukan itu secara positif untuk mengevaluasi regulasi terkait.

Selain itu, Pemprov Jabar bersiap mengubah skema penyelenggaraan layanan Trans Jabar mulai Agustus 2026.

Pembayaran kepada operator PT Damri nantinya dilakukan langsung oleh pemerintah provinsi tanpa perantara.

PT Jasa Sarana yang sebelumnya bertindak sebagai BUMD perantara tidak lagi dilibatkan dalam skema pembayaran.