Langkah hukum mantan pejabat kejaksaan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang memunculkan tanda tanya besar dari kalangan pengamat.

Mantan Anggota DPR RI Didik Mukrianto menyoroti sikap pihak terkait yang hingga kini belum menggunakan mekanisme praperadilan.

Padahal, narasi mengenai adanya dugaan kriminalisasi sempat disuarakan sejak penahanan pertama pada tanggal 24 Juli 2026 yang lalu.

Kasus tersebut berkaitan dengan temuan sejumlah aset di kediaman pribadi wilayah Sentul berupa emas dan uang ratusan miliar rupiah.

Di sisi lain, tim kuasa hukum justru memilih untuk langsung menghadapi substansi perkara ketimbang menguji legalitas proses penyidikan.

Didik menilai keputusan mengabaikan instrumen hukum tersebut terasa janggal mengingat adanya potensi celah prosedural dalam penanganan perkara.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan ruang luas bagi pihak tersangka untuk menguji keabsahan penetapan status hingga proses penyitaan.

Salah satu aspek yang disorot mencakup pelimpahan penyidikan dari Kortastipidkor Polri ke Kejaksaan Agung sebelum berkas dinyatakan lengkap.

Selain itu, perubahan status hukum yang sempat bolak-balik antara saksi dan tersangka juga dinilai layak untuk diuji melalui jalur pengadilan.

Hingga kini, publik masih menantikan kepastian alasan di balik keputusan tim hukum untuk tidak menempuh langkah praperadilan tersebut.

Menimbang Celah Prosedural Hukum

Didik Mukrianto menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan secara komprehensif.

Ruang uji tersebut mencakup sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, hingga proses penggeledahan dan penyitaan barang bukti.

Lebih lanjut, ia menilai pengalihan penyidikan 'setengah jalan' sebelum berkas dinyatakan lengkap atau P-21 berpotensi memunculkan persoalan hukum.

Sederet celah prosedural tersebut dinilai dapat menjadi senjata ampuh untuk menggugurkan status tersangka jika diuji secara objektif.