Keputusan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah untuk belum menempuh jalur hukum praperadilan menuai perhatian.

Langkah tersebut diambil meski ia sempat mengaku menjadi korban dalam proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

Mantan anggota DPR RI Didik Mukrianto mengungkapkan bahwa praperadilan semestinya menjadi instrumen efektif untuk menguji legalitas.

Namun, tim kuasa hukum disebut memilih untuk tidak terburu-buru menggunakan senjata hukum tersebut dalam menghadapi perkara.

Alasan pertama berkaitan dengan fokus pembelaan yang lebih diarahkan langsung pada pokok materi perkara yang disangkakan.

Kemenangan dalam sidang praperadilan dinilai belum tentu menghentikan kasus karena penyidik dapat kembali menetapkan status tersangka.

Oleh sebab itu, kubu Febrie memilih untuk langsung membantah substansi dugaan tindak pidana pencucian uang secara mendalam.

Faktor kedua menyangkut pertimbangan matang mengenai persepsi publik terhadap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung.

Pengajuan praperadilan dikhawatirkan justru dipandang masyarakat sebagai upaya untuk menghindari pemeriksaan pada pokok perkara.

Fokus menghadapi materi penyidikan diyakini mampu membangun citra bahwa tersangka siap mengikuti aturan hukum.

Strategi tersebut sekaligus memperkuat narasi bahwa persoalan utama terletak pada kualitas pembuktian yang dihadirkan.

Faktor ketiga berkaitan dengan kondisi fisik serta keterbatasan waktu karena Febrie saat ini sedang menjalani masa penahanan.

Ia harus menjalani penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam situasi tertutup.

Kondisi itu membuat akses tim kuasa hukum terhadap dokumen perkara menjadi terbatas sebelum mengambil langkah lanjutan.

Ruang lingkup praperadilan yang terbatas hanya menguji aspek formal membuat pendalaman substansi menjadi prioritas utama.

Hingga kini, Febrie tetap memusatkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi substansi perkara pencucian uang.