Nama Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sempat menjadi sorotan publik setelah muncul sebagai objek pasar prediksi di platform Polymarket.

Perbincangan di media sosial X tersebut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan berakhirnya masa jabatan presiden sebelum waktunya.

Belum reda isu tersebut, kini perhatian publik bergeser ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pembahasan yang mengemuka melibatkan skema konstitusional pemakzulan yang disebut dapat ditempuh melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai Mahkamah Konstitusi akan menjadi lembaga kunci dalam menentukan nasib pemakzulan Gibran.

DPR dapat menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai dasar untuk menilai dugaan pelanggaran konstitusi.

Putusan tersebut sebelumnya mengubah syarat usia minimal capres-cawapres tetap 40 tahun tetapi memberikan pengecualian bagi pejabat dari hasil pemilu.

Aturan itu memungkinkan Gibran yang saat itu berusia 36 tahun maju sebagai calon wakil presiden karena menjabat Wali Kota Surakarta.

Langkah awal yang dapat ditempuh DPR adalah menggunakan hak angket atau hak menyatakan pendapat untuk menyelidiki dampak putusan tersebut.

Melalui mekanisme itu, DPR dapat membentuk panitia khusus untuk menyelidiki dampak sosiologis dan yuridis terhadap legitimasi pemerintahan.

Untuk mengesahkan pendapat DPR mengenai pemakzulan diperlukan kehadiran dua pertiga anggota DPR dan persetujuan dua pertiga yang hadir.

Jika syarat tersebut terpenuhi, usulan resmi dapat dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi untuk segera diperiksa lebih lanjut.

Di titik inilah Mahkamah Konstitusi dinilai menghadapi dilema besar karena putusan lembaga tersebut bersifat final dan mengikat.

Skenario pertama adalah Mahkamah Konstitusi menolak usulan DPR dengan berpegang pada asas bahwa putusan hakim harus dianggap benar.

Skenario kedua adalah Mahkamah Konstitusi mengabulkan usulan DPR dengan pendekatan progresif jika terjadi perubahan komposisi hakim.

Jika Mahkamah Konstitusi memutus Gibran terbukti melakukan perbuatan tercela, maka syarat hukum pemakzulan dinilai telah terpenuhi.

Tahap berikutnya akan berpindah ke MPR yang menjadi arena politik murni karena aspek hukumnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.