Peluang Pelengseran Gibran Lewat Jalur Konstitusional DPR
Nama Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sempat menjadi sorotan publik setelah muncul sebagai objek pasar prediksi di platform Polymarket.
Perbincangan di media sosial X tersebut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan berakhirnya masa jabatan presiden sebelum waktunya.
Belum reda isu tersebut, kini perhatian publik bergeser ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pembahasan yang mengemuka melibatkan skema konstitusional pemakzulan yang disebut dapat ditempuh melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai Mahkamah Konstitusi akan menjadi lembaga kunci dalam menentukan nasib pemakzulan Gibran.
DPR dapat menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai dasar untuk menilai dugaan pelanggaran konstitusi.
Putusan tersebut sebelumnya mengubah syarat usia minimal capres-cawapres tetap 40 tahun tetapi memberikan pengecualian bagi pejabat dari hasil pemilu.
Aturan itu memungkinkan Gibran yang saat itu berusia 36 tahun maju sebagai calon wakil presiden karena menjabat Wali Kota Surakarta.
Langkah awal yang dapat ditempuh DPR adalah menggunakan hak angket atau hak menyatakan pendapat untuk menyelidiki dampak putusan tersebut.
Melalui mekanisme itu, DPR dapat membentuk panitia khusus untuk menyelidiki dampak sosiologis dan yuridis terhadap legitimasi pemerintahan.
Untuk mengesahkan pendapat DPR mengenai pemakzulan diperlukan kehadiran dua pertiga anggota DPR dan persetujuan dua pertiga yang hadir.
Jika syarat tersebut terpenuhi, usulan resmi dapat dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi untuk segera diperiksa lebih lanjut.
Di titik inilah Mahkamah Konstitusi dinilai menghadapi dilema besar karena putusan lembaga tersebut bersifat final dan mengikat.
Skenario pertama adalah Mahkamah Konstitusi menolak usulan DPR dengan berpegang pada asas bahwa putusan hakim harus dianggap benar.
Skenario kedua adalah Mahkamah Konstitusi mengabulkan usulan DPR dengan pendekatan progresif jika terjadi perubahan komposisi hakim.
Jika Mahkamah Konstitusi memutus Gibran terbukti melakukan perbuatan tercela, maka syarat hukum pemakzulan dinilai telah terpenuhi.
Tahap berikutnya akan berpindah ke MPR yang menjadi arena politik murni karena aspek hukumnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
Update Terbaru
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB






