Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum melakukan pergantian terhadap sejumlah posisi strategis di sektor keamanan dan penegakan hukum.

Posisi tersebut meliputi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa situasi ini terjadi bukan karena presiden tidak memiliki kewenangan.

Ia menduga masih terdapat komitmen politik tertentu yang harus dihormati oleh kepala negara.

Jika perjanjian tersebut dilanggar secara sepihak, presiden dikhawatirkan bisa dianggap tidak memegang etika.

Namun, ia menegaskan bahwa setiap kesepakatan politik tetap memiliki batasan waktu.

Apabila kesepakatan itu justru menurunkan efektivitas pemerintahan, presiden dinilai memiliki ruang untuk melakukan evaluasi total.

Isu mengenai perombakan kabinet ini juga mencuat di tengah dinamika tingkat kepuasan publik.

Berdasarkan survei SMRC, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan tercatat mengalami penurunan dari 81 persen menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

Penurunan angka tersebut dinilai berkaitan dengan persepsi publik terhadap penegakan hukum, politik, serta kondisi ekonomi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya memberikan tanggapan terkait isu perombakan kabinet.

Ia menyatakan bahwa perubahan susunan kabinet kemungkinan besar ditujukan untuk mengisi posisi yang kosong akibat ditinggalkan pejabat sebelumnya.

Menurut Rocky, pergantian pejabat tinggi merupakan bagian dari dinamika pemerintahan yang wajar agar presiden dapat leluasa menentukan tim yang paling mampu menjalankan visi pemerintah.

Di sisi lain, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa perombakan kabinet, jika terjadi, kemungkinan besar berkaitan dengan pengisian posisi yang kosong akibat ditinggalkan oleh pejabat yang lama.