Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-government.

Langkah tersebut diambil guna meningkatkan akurasi dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat.

Menurut Tito, integrasi data kependudukan berbasis biometrik dengan berbagai instansi akan membuat penentuan penerima bantuan menjadi lebih tepat.

Sistem tersebut dinilai mampu membaca secara akurat siapa saja warga yang benar-benar layak menerima bantuan dan siapa yang tidak.

Penjelasan itu disampaikan oleh Mendagri dalam arahannya kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Papua pada hari Jumat.

Pembaruan data sendiri difokuskan secara khusus pada kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4.

Pemanfaatan teknologi serta integrasi data menjadi instrumen penting untuk meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran.

Tito mengungkapkan bahwa uji coba pemadanan data berbasis biometrik milik Dukcapil di Banyuwangi menunjukkan perlunya pembaruan data.

Hasil validasi di lapangan menemukan sejumlah penerima bantuan yang datanya sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual.

Kabupaten Biak Numfor kini ditetapkan sebagai salah satu daerah prioritas perluasan implementasi e-government.

Perluasan tersebut ditargetkan dapat berjalan dengan baik sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus.

Ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, aparat kampung, hingga petugas Posyandu untuk mendukung proses pemutakhiran data.

Kolaborasi lintas instansi dan petugas di lapangan menjadi kunci utama agar bantuan dari pemerintah pusat hingga kabupaten tersalurkan dengan baik.

Acara pengarahan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra serta sejumlah pejabat daerah lainnya.