Badan Gizi Nasional tengah memeriksa secara mendalam sebanyak 5.355 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur Makan Bergizi Gratis yang bermasalah.

Temuan ribuan dapur bermasalah ini merujuk pada hasil audit resmi dari pihak Kejaksaan Agung yang sebelumnya telah memeriksa 16.482 dapur.

Hasil klasifikasi data dari kejaksaan menunjukkan bahwa ribuan dapur tersebut terindikasi melakukan berbagai pelanggaran dalam kategori ringan, sedang, hingga berat.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan bahwa pemeriksaan lanjutan ini bertujuan untuk memastikan unsur kesengajaan atau niat jahat.

Pemeriksaan juga difokuskan untuk mendeteksi potensi tindak pidana korupsi yang melibatkan aliran anggaran program Makan Bergizi Gratis.

Lembaga tersebut berkomitmen membereskan seluruh temuan pelanggaran agar tidak ada penyalahgunaan dana yang merugikan negara.

Pihak berwenang memastikan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan operasional di lapangan.

Bentuk sanksi yang disiapkan mencakup penghentian sementara operasional dapur hingga penjatuhan hukuman disiplin bagi kepala dapur.

Sanksi perorangan bagi kepala dapur yang terbukti bersalah dapat berupa teguran resmi, peringatan keras, hingga usulan pemecatan.

Usulan pemecatan tersebut rencananya akan diajukan langsung kepada Badan Kepegawaian Negara jika terbukti ada indikasi niat mencuri anggaran.

Dalam konferensi pers di kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta Pusat, pada Jumat, 31 Jul 2026 18:41 WIB, Sudaryono menegaskan langkah investigasi ini akan dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai pelanggaran yang terdeteksi.