Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis harus dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, Sudaryono menyatakan lembaganya akan patuh dan siap melaksanakan apapun keputusan akhir yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ia menegaskan bahwa institusinya berkedudukan sebagai lembaga operasional yang siap menjalankan tugas dengan dukungan anggaran dari negara.

Kebijakan lanjutan mengenai pengelolaan dana ini nantinya akan dikoordinasikan langsung bersama pihak pemerintah serta kementerian terkait.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak bisa dikategorikan sebagai komponen utama pendidikan.

Oleh karena itu, dana tersebut wajib dipisahkan dan tidak lagi menjadi bagian dari operasional penyelenggaraan sektor pendidikan.

Pemisahan anggaran ini dijadwalkan mulai diterapkan paling lambat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2028.

Ketentuan tersebut berarti penyusunan anggaran negara yang tengah berjalan tidak diwajibkan untuk langsung mengubah strukturnya.

Gugatan uji materiil ini sebelumnya dilayangkan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara kepada Mahkamah Konstitusi.

Pemohon menilai pemanfaatan dana pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

Aturan dasar negara tersebut mengamanatkan alokasi sektor pendidikan sekurang-kurangnya harus mencapai 20 persen dari anggaran negara.

Menurut pihak pemohon, alokasi dana pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan inti peningkatan kualitas pembelajaran nasional.

Kebutuhan utama tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik serta pemerataan sarana prasarana akses pendidikan.