Mahkamah Konstitusi secara resmi memutuskan bahwa program makan bergizi gratis tidak boleh lagi dibiayai menggunakan anggaran pendidikan.

Kebijakan baru ini dikeluarkan setelah majelis hakim mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Aturan Alokasi Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyatakan bahwa ketentuan anggaran sebelumnya telah memperluas definisi belanja pendidikan melampaui batas yang diatur undang-undang.

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa konstitusi mewajibkan minimal 20 persen anggaran negara harus dialokasikan secara murni untuk kebutuhan inti pendidikan.

Kebutuhan inti tersebut meliputi siswa, guru, tenaga kependidikan, infrastruktur, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan.

Program penyediaan makan bergizi dinilai tidak termasuk ke dalam kategori komponen wajib pendidikan tersebut.

Jadwal Penerapan Pemisahan Anggaran

Mahkamah menetapkan bahwa program ini masih diperbolehkan bertahan di bawah pos anggaran pendidikan sepanjang tahun 2027 mendatang.

Namun, syarat utamanya adalah pembiayaan tersebut sama sekali tidak boleh mengurangi batas minimum alokasi wajib untuk sektor pendidikan.

Pemisahan pendanaan secara total baru akan mulai diberlakukan secara efektif terhitung sejak tahun anggaran 2028.

Keputusan yudisial ini keluar ketika pemerintah pusat sedang dalam proses mempersiapkan rancangan anggaran negara untuk tahun berikutnya.

Pemerintah sebelumnya meluncurkan program makan bergizi secara nasional untuk menjangkau anak sekolah, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya.

Sejak awal peluncurannya, mekanisme pembiayaan yang digunakan untuk mendukung program ini telah memicu perdebatan luas di tengah publik.