Mahkamah Konstitusi secara resmi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara.

Permohonan tersebut menyoroti kebijakan penggunaan anggaran pendidikan di dalam UU APBN Tahun Anggaran 2026.

Dana pendidikan tersebut sebelumnya digunakan untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sidang pembacaan amar putusan itu berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada hari Kamis.

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo membacakan langsung putusan mengadili perkara tersebut di hadapan para pihak.

Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anggaran dana pendidikan di dalam APBN tidak lagi boleh dipakai untuk program Makan Bergizi Gratis.

Suhartoyo menegaskan program tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai komponen utama dalam sektor pendidikan.

Oleh sebab itu, dana program itu wajib dipisahkan dan tidak lagi menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.

Pemisahan anggaran itu diwajibkan mulai berlaku pada UU APBN tahun anggaran 2027 atau selambat-lambatnya pada UU APBN tahun anggaran 2028.

Gugatan material ini sebelumnya dilayangkan terkait Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.

Para pemohon menilai pembiayaan program tersebut lewat anggaran pendidikan bertentangan langsung dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Pasal konstitusi tersebut mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya mencapai 20 persen dari total APBN.

Para pemohon berpendapat frasa memprioritaskan dalam UUD 1945 menempatkan pos anggaran pendidikan sebagai kebutuhan utama kebijakan fiskal.

Alokasi tersebut semestinya digunakan secara langsung untuk kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan di tanah air.

Kebutuhan inti itu mencakup penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas pembelajaran.

Selain itu, dana tersebut juga ditujukan untuk kesejahteraan tenaga pendidik serta pemerataan akses pendidikan.

Bersamaan dengan jalannya sidang tersebut, massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar unjuk rasa di luar gedung.

Barisan aparat keamanan terlihat bersiaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengawal aksi pengawalan putusan uji materiil ini.