MK Larang Anggaran Pendidikan APBN Dipakai untuk Program Makan Bergizi Gratis
Mahkamah Konstitusi resmi mengabulkan sebagian permohonan Yayasan Taman Belajar Nusantara mengenai kebijakan alokasi dana pendidikan dalam undang-undang anggaran.
Putusan tersebut menyatakan bahwa dana pendidikan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tidak boleh lagi digunakan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo membacakan amar putusan itu secara langsung di gedung pengadilan pada hari Kamis siang.
Pemisahan Anggaran Diberlakukan Paling Lambat Tahun 2028
Lembaga peradilan tertinggi negara ini mewajibkan agar pemisahan anggaran program tersebut dilakukan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2028.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa alokasi minimal dua puluh persen dari APBN wajib difokuskan pada pembiayaan komponen utama penyelenggaraan pendidikan.
Komponen utama tersebut mencakup peserta didik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, kurikulum, serta evaluasi pengembangan pendidikan.
Mahkamah menilai bahwa aturan penjelasan pasal anggaran sebelumnya telah menimbulkan perluasan makna yang berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip konstitusional.
Apabila penyesuaian dapat dilakukan lebih cepat pada tahun anggaran mendatang, pemerintah dianjurkan untuk segera memisahkan dana tersebut demi memenuhi amanat undang-undang dasar.
Gugatan Yayasan Taman Belajar Nusantara dan Pengawalan Massa Aksi
Gugatan material terhadap Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 ini sebelumnya diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara.
Para pemohon menilai bahwa penggunaan dana pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis bertentangan langsung dengan amanat konstitusi yang mewajibkan porsi minimal dua puluh persen dari anggaran negara difokuskan secara murni bagi sektor pendidikan.
Dalam pertimbangannya, mahkamah menegaskan bahwa frasa dalam undang-undang dasar menuntut anggaran pendidikan ditempatkan sebagai pos utama kebijakan fiskal tanpa pengalihan untuk program di luar komponen utama pembelajaran.
Kebijakan sebelumnya dinilai menimbulkan perluasan makna norma yang mengancam prinsip pemenuhan kewajiban konstitusional negara.
Sementara persidangan berlangsung di dalam gedung, situasi di luar pengadilan diwarnai oleh aksi unjuk rasa yang dikawal ketat oleh aparat keamanan.
Barisan massa aksi dari kalangan mahasiswa berkumpul untuk mengawal jalannya pembacaan putusan uji materiil terkait alokasi anggaran tersebut.
Update Terbaru
Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku, Konflik Cinta di Kantor
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Ratusan Warga Ikuti Nobar Perdana Harimau Putih Terikat Cinta
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB






