Mahkamah Konstitusi resmi mengabulkan sebagian permohonan Yayasan Taman Belajar Nusantara mengenai kebijakan alokasi dana pendidikan dalam undang-undang anggaran.

Putusan tersebut menyatakan bahwa dana pendidikan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tidak boleh lagi digunakan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo membacakan amar putusan itu secara langsung di gedung pengadilan pada hari Kamis siang.

Pemisahan Anggaran Diberlakukan Paling Lambat Tahun 2028

Lembaga peradilan tertinggi negara ini mewajibkan agar pemisahan anggaran program tersebut dilakukan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2028.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa alokasi minimal dua puluh persen dari APBN wajib difokuskan pada pembiayaan komponen utama penyelenggaraan pendidikan.

Komponen utama tersebut mencakup peserta didik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, kurikulum, serta evaluasi pengembangan pendidikan.

Mahkamah menilai bahwa aturan penjelasan pasal anggaran sebelumnya telah menimbulkan perluasan makna yang berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip konstitusional.

Apabila penyesuaian dapat dilakukan lebih cepat pada tahun anggaran mendatang, pemerintah dianjurkan untuk segera memisahkan dana tersebut demi memenuhi amanat undang-undang dasar.

Gugatan Yayasan Taman Belajar Nusantara dan Pengawalan Massa Aksi

Gugatan material terhadap Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 ini sebelumnya diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara.

Para pemohon menilai bahwa penggunaan dana pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis bertentangan langsung dengan amanat konstitusi yang mewajibkan porsi minimal dua puluh persen dari anggaran negara difokuskan secara murni bagi sektor pendidikan.

Dalam pertimbangannya, mahkamah menegaskan bahwa frasa dalam undang-undang dasar menuntut anggaran pendidikan ditempatkan sebagai pos utama kebijakan fiskal tanpa pengalihan untuk program di luar komponen utama pembelajaran.

Kebijakan sebelumnya dinilai menimbulkan perluasan makna norma yang mengancam prinsip pemenuhan kewajiban konstitusional negara.

Sementara persidangan berlangsung di dalam gedung, situasi di luar pengadilan diwarnai oleh aksi unjuk rasa yang dikawal ketat oleh aparat keamanan.

Barisan massa aksi dari kalangan mahasiswa berkumpul untuk mengawal jalannya pembacaan putusan uji materiil terkait alokasi anggaran tersebut.