Persiapan Jangka Panjang Freeport Demi Keberlanjutan Produksi
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengungkapkan alasan di balik pengajuan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus.
Langkah tersebut diambil lebih awal demi kelancaran proses pengembangan tambang baru di masa mendatang.
Tambang bawah tanah memerlukan waktu investasi jangka panjang yang berkisar antara 15 hingga 20 tahun.
Persiapan matang ini dinilai sangat penting agar tidak terjadi penurunan produksi setelah masa izin berakhir pada 2041.
Kepastian perpanjangan izin dari sekarang juga diperlukan untuk menjaga stabilitas cadangan dan kelangsungan operasional perusahaan.
Keberlangsungan operasi tambang ini berdampak langsung pada tenaga kerja, program masyarakat, serta penerimaan negara.
Pandangan Pakar Pertambangan
Ketua Indonesian Mining and Energy Forum Singgih Widagdo menilai permohonan tersebut sangat masuk akal secara teknis.
Karakteristik tambang bawah tanah sarat akan investasi besar serta membutuhkan tahapan eksplorasi yang cukup panjang.
Risiko operasional akan meningkat jika kepastian izin baru diberikan menjelang masa operasi perusahaan berakhir.
Tony Wenas menjelaskan bahwa pembangunan tambang bawah tanah seperti Grasberg Block Cave memerlukan waktu persiapan belasan tahun sebelum bisa berproduksi secara penuh.
Oleh karena itu, perusahaan harus bersiap mengembangkan area baru dari sekarang agar kelangsungan pasokan tetap terjaga stabil tanpa mengalami penurunan drastis.
Selain menjaga stabilitas pasokan, keberlanjutan operasional ini juga memastikan puluhan ribu tenaga kerja tetap terserap dengan baik setiap tahunnya.
Program pengembangan masyarakat senilai hampir Rp2 triliun setiap tahun serta kontribusi besar terhadap penerimaan negara turut bergantung pada kepastian izin tersebut.
Ketua Indonesian Mining and Energy Forum Singgih Widagdo menambahkan bahwa sektor tambang bawah tanah memiliki karakteristik padat teknologi serta penuh risiko.
Proses panjang dari tahap eksplorasi hingga pembangunan infrastruktur keamanan kerja membutuhkan kepastian hukum agar pihak perbankan turut membiayai proyek.
Update Terbaru
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB






