Pemerintah Myanmar resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Anti-Penipuan Daring melalui sidang gabungan parlemen.

Aturan baru tersebut menetapkan ancaman hukuman mati bagi pelaku yang terbukti menyiksa atau menyebabkan kematian.

Kebijakan ini disahkan setelah mendapat tekanan dari berbagai negara termasuk Amerika Serikat dan China.

Wilayah Myanmar selama ini berkembang pesat sebagai pusat operasional penipuan daring berskala internasional.

Praktik ilegal ini kerap menyasar pengguna internet global melalui modus penipuan asmara dan investasi kripto.

Kasus serupa sering menimpa warga negara Indonesia yang terperangkap dalam jebakan lowongan pekerjaan palsu.

Banyak korban asal Indonesia yang dijanjikan gaji besar namun justru dipaksa menjadi admin penipuan.

Mereka yang terjebak dilaporkan ditahan di lokasi operasional dan dilarang untuk kembali ke tanah air.

Beberapa kasus penyiksaan bahkan berujung pada kematian akibat korban gagal mencapai target pekerjaan.

Berdasarkan aturan terbaru, pelaku operasional penipuan digital menghadapi ancaman minimal sepuluh tahun penjara.

Hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup juga diterapkan bagi pihak yang mengoperasikan pusat penipuan daring.

Sanksi berat serupa turut menyasar pihak yang terlibat dalam aktivitas penipuan mata uang digital kripto.

Situasi semakin memprihatinkan karena penahanan para pekerja paksa tersebut kerap diwarnai tindakan kekerasan fisik yang berujung fatal.

Salah satu insiden yang sempat mencuri perhatian publik internasional melibatkan seorang model asal Belarusia.

Korban tersebut dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami penyiksaan berat akibat tidak sanggup memenuhi target pekerjaan.

Lebih mengerikan lagi, jenazah korban dilaporkan menjadi sasaran penjualan organ tubuh di pasar gelap.

Maraknya sindikat kriminal ini memanfaatkan celah dari konflik domestik yang sedang melanda wilayah Myanmar.