Pemerintah kembali menjadi sorotan publik setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui kebijakan kenaikan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan.

Kebijakan tersebut secara resmi diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 42 dan 43 Tahun 2026.

Pemerintah menyatakan bahwa kenaikan ini merupakan bentuk penghargaan atas pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Berdasarkan aturan baru tersebut, pejabat TNI berpangkat bintang empat seperti Kepala Staf Angkatan akan menerima tunjangan kinerja sebesar Rp48,61 juta setiap bulannya.

Sementara itu, pejabat bintang tiga yakni Kepala Staf Umum TNI dan Wakil Kepala Staf Angkatan memperoleh tukin sebesar Rp44,87 juta per bulan.

Prajurit dengan kelas jabatan terendah atau kelas jabatan 1 ditetapkan menerima tukin sebesar Rp2,5 juta per bulan, sedangkan kelas jabatan 2 mendapatkan Rp2,9 juta per bulan.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa kenaikan diberikan karena instansinya telah memenuhi syarat evaluasi.

Penilaian reformasi birokrasi tersebut dilakukan secara langsung oleh Kementerian PANRB berdasarkan asesmen yang berlaku.

Menurut Rico, Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah memperoleh kenaikan indeks tunjangan kinerja sejak tahun 2018 yang lalu.

Kenaikan ini juga mempertimbangkan kontribusi nyata TNI dan Kemhan dalam mendukung berbagai program strategis serta prioritas pemerintah.

Program prioritas tersebut meliputi penanganan tanggap darurat bencana, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, hingga penguatan ketahanan pangan.

Pelaksanaan tugas-tugas tersebut seringkali menuntut pengorbanan besar, termasuk gugurnya prajurit dalam menjalankan tugas negara.

Kebijakan kenaikan tukin ini memicu perhatian karena sebelumnya Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah belum dapat menaikkan gaji guru akibat keterbatasan anggaran.

Dalam kunjungannya di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo sempat menyatakan bahwa anggaran negara masih kurang karena persoalan penerimaan yang belum optimal.