Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 273 pada tahun 2025 mengenai aturan kuota internet telekomunikasi.

Perkara ini menjadi titik balik penting dalam hubungan antara penyedia layanan telekomunikasi dan konsumen di Indonesia.

Perhatian publik tertuju pada hak atas sisa paket data yang telah dibayar penuh oleh masyarakat.

Melalui Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025, terdapat sejumlah detail penting yang perlu dipahami secara mendalam.

Dalam amarnya, MK menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi bersifat Konstitusional Bersyarat.

Aturan tersebut tetap berlaku dengan syarat operator wajib menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota tidak langsung hangus.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kuota internet memiliki nilai ekonomi sebagai hak milik sah bagi setiap konsumen.

Hakim menilai skema kuota yang langsung hangus tanpa ada alternatif pilihan lain merupakan bentuk ketidakadilan.

Oleh karena itu, penyelenggara telekomunikasi wajib menghadirkan skema rollover yang memungkinkan sisa kuota tetap bisa digunakan.

Namun perlu dicatat bahwa MK tidak melarang secara total adanya paket internet dengan skema non-rollover.

Operator tetap diizinkan menjual paket murah dengan ketentuan hangus asalkan tersedia opsi perlindungan sisa kuota.

Kementerian Komunikasi dan Digital langsung merespons putusan ini dengan mengkaji penyesuaian regulasi perlindungan konsumen.