Bupati Pemalang Anom Widiyantoro baru saja terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penangkapan tersebut menambah daftar panjang kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah yang berurusan dengan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2026.

Mantan Komisaris Independen PT Pelni Dede Budhyarto memberikan tanggapan melalui akun media sosial pribadinya terkait rentetan penindakan ini.

Ia menilai bahwa wilayah tersebut mendominasi catatan penindakan karena menyumbang hampir separuh dari total kepala daerah yang terjaring.

Dari total 18 kali penindakan yang digelar KPK tahun ini, sejumlah kepala daerah di wilayah tersebut tercatat masuk dalam daftar.

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring pada hari Selasa malam, 28 Juli 2026, terkait dugaan penyimpangan di sektor proyek infrastruktur.

Sebelumnya, Bupati Sukoharjo Etik Suryani juga terjaring pada hari Kamis, 9 Juli 2026, dalam kasus dugaan pemerasan perangkat daerah.

Kasus lain melibatkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang terjaring pada bulan Maret 2026 atas dugaan pemotongan insentif pajak ASN.

Selain itu, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terjaring pada hari Selasa, 3 Maret 2026, terkait dugaan korupsi monopoli pengadaan barang.

Bupati Pati Sudewo melengkapi daftar tersebut setelah terjaring pada hari Senin, 19 Januari 2026, dalam kasus pengisian jabatan perangkat desa.

Perbandingan dengan wilayah lain menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, seperti Jawa Timur yang mencatat dua kepala daerah.