Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pleno pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sidang perkara Nomor 171/PUU-XXIV/2026 ini beragendakan mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemohon pada Selasa (28/7/2026).

Kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah dinilai mengancam pelayanan publik serta memicu pemotongan gaji guru di berbagai wilayah.

Sidang tersebut menghadirkan Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara dan Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara UGM Richo Andi Wibowo.

Dampak Langsung ke Guru dan PPPK

Richo Andi Wibowo menyatakan pasal-pasal dalam UU HKPD memungkinkan pemerintah pusat memaksimalkan anggaran prioritas nasional dengan memangkas TKD.

Ia mencontohkan seorang guru SD Negeri di Nusa Tenggara Timur yang mengabdi selama 23 tahun mengalami pemotongan gaji drastis dari Rp600.000 menjadi Rp223.000 per bulan.

Krisis ini disebut terjadi karena pemerintah mengesampingkan asas kehati-hatian dalam hukum administrasi negara.

Kebijakan tersebut dinilai berpijak pada mazhab neo-developmentalism dengan keputusan instan untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis.

Sementara itu, Bhima Yudhistira menyoroti pemangkasan TKD pada 2026 yang rata-rata mencapai 20 hingga 60 persen di berbagai provinsi.

Langkah ini dinilai kontraproduktif di tengah tekanan makroekonomi nasional yang sedang menghadapi pelemahan rupiah serta penurunan cadangan devisa.

Di satu sisi, pemerintah pusat mewajibkan daerah mengangkat ratusan ribu honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Namun di sisi lain, UU HKPD memberikan sanksi pemotongan TKD apabila belanja pegawai melampaui batasan 30 persen.

Benturan regulasi ini memicu kekhawatiran gelombang pemutusan kontrak PPPK serta potensi konflik horizontal di daerah.