Kejaksaan Agung menegaskan bahwa tindakan penggeledahan di kediaman mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bernama Lodewyk Pusung pada dini hari sudah sesuai aturan hukum.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh tim jaksa dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 yang dipimpin oleh hakim tunggal Abdul Affandi.

Dalam persidangan tersebut, pihak Kejagung menilai bahwa dalil pemohon yang mempermasalahkan waktu pelaksanaan penggeledahan tidak memiliki dasar yang kuat.

Tindakan hukum tersebut terpaksa dilakukan atas dasar keadaan mendesak yang merujuk pada ketentuan Pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Jaksa menjelaskan bahwa langkah ini diambil guna mengamankan barang bukti serta mencegah adanya upaya penghilangan, pemindahan, atau perusakan barang bukti penting.

Operasi jemput paksa barang bukti tersebut bahkan dilaksanakan secara serentak di tiga lokasi berbeda agar tidak terjadi koordinasi antar pihak yang beperkara.

Tiga lokasi penggeledahan itu meliputi kediaman pemohon serta dua tempat lain milik pihak yang kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Selain itu, Kejagung mengungkapkan bahwa penyidik sudah mengantongi empat alat bukti sah sebelum menetapkan Lodewyk sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Keempat alat bukti sah tersebut mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, serta dokumen dan barang bukti elektronik yang relevan.

Barang bukti elektronik yang berhasil diamankan penyidik mencakup rekaman percakapan antara Lodewyk dengan pihak lain termasuk istrinya.

Rekaman percakapan tersebut secara substansial dinilai mampu mengungkap keterlibatan serta peran sang pejabat dalam pusaran korupsi program unggulan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, pihak Kejagung turut membeberkan dasar kerugian negara yang memicu dimulainya proses penyidikan mendalam ini.

Berdasarkan kertas kerja audit tujuan tertentu dari BPKP, tata kelola program Makan Bergizi Gratis yang menyimpang telah memicu pemborosan anggaran sebesar Rp10,5 triliun per tahun.