Polemik mengenai keaslian dokumen pendidikan mantan Presiden Joko Widodo terus memancing berbagai tanggapan keras dari sejumlah kalangan politik nasional.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia, Dedy Nur Palakka, secara terbuka melontarkan kritik tajam kepada pihak-pihak yang hingga kini masih mempersoalkan ijazah tersebut.

Menurut pandangan Dedy, mereka yang masih sibuk memperdebatkan masalah ijazah adalah kelompok yang belum bisa menerima kenyataan politik yang ada.

Ia menyebutkan bahwa sosok yang bersangkutan sudah kembali beraktivitas sebagai warga negara biasa setelah menyelesaikan masa jabatannya.

Dedy menilai seluruh rangkaian proses pencalonan sejak wali kota hingga presiden telah melewati prosedur hukum dan administratif yang berlaku.

Ia menambahkan bahwa pada masa lalu tidak pernah ada laporan resmi yang diajukan kepada KPU ataupun Bawaslu terkait dokumen pencalonan tersebut.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa pencalonan didukung oleh partai politik besar di Indonesia yang mustahil meloloskan kandidat tanpa dokumen sah.

Kemunculan isu berulang ini dinilai lebih didasarkan pada sentimen pribadi yang mendalam ketimbang landasan hukum atau fakta yang valid.

Kritikus tersebut mengajak masyarakat agar mampu memisahkan antara penilaian personal terhadap figur dan rekam jejak kepemimpinan.

Di sisi lain, proses hukum terkait pencemaran nama baik yang melibatkan Dokter Tifa sempat dihentikan sementara melalui putusan sela pengadilan.

Sementara itu, pihak terkait lainnya masih menantikan kelanjutan proses hukum melalui mekanisme praperadilan di pengadilan negeri.