Alih-alih menghormati kapabilitas, integritas, dan peran strategis Sherly Tjoanda sebagai pemimpin di Maluku Utara, pernyataan tersebut cenderung mengobjektifikasi dirinya. Hal ini mengirimkan pesan yang keliru kepada publik, seolah-olah nilai seorang perempuan pemimpin masih sering dikaitkan dengan daya tarik fisik dan keramahan yang bersifat personal, bukan pada kompetensi dan dedikasinya terhadap masyarakat.
 
Gelombang Kritik di Ruang Digital
 
Ruang digital pun langsung memanas. Kolom komentar di berbagai akun berita dan media sosial dibanjiri oleh kritik pedas yang menyayangkan sikap anggota dewan tersebut. Publik menilai bahwa standar ganda dan budaya patriarki yang terselubung dalam candaan semacam ini harus segera dihentikan.
 
"Pejabat publik harus memberi contoh dalam bertutur kata. Candaan tetap ada batasnya, terutama ketika menyangkut martabat perempuan dan rekan sejawat," tulis salah satu akun dengan tegas, mewakili suara mayoritas yang merasa tidak nyaman.
 
Kritik juga datang dengan mengingatkan pada rekam jejak kontroversial masa lalu. Akun media sosial @daviddailybase berkomentar singkat namun menohok, "Masih belum kapok." Senada dengan itu, pengguna lain bernama Ivasofya9580 menambahkan, "Rumahnya diseruduk aja karena mulutnya, ini masih nggak kapok juga hadeuh."
 
Komentar-komentar ini menunjukkan adanya kelelahan publik (public fatigue) terhadap perilaku sejumlah pejabat yang kerap menganggap remeh sensitivitas gender, norma kesopanan, dan konsekuensi dari setiap kata yang mereka ucapkan di depan umum.
 
Tuntutan Akuntabilitas dan Integritas Komunikasi
 
Insiden di Bella Hotel Ternate ini mengangkat pertanyaan mendasar mengenai standar etika dan integritas komunikasi bagi para penyelenggara negara. Sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi 3 yang membidangi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan, Sahroni sejatinya diharapkan menjadi teladan dalam menjunjung tinggi martabat manusia.