Departemen Pertahanan AS (Pentagon) kembali menegaskan bahwa ganja tetap dilarang bagi personel militer dan pegawai sipil, meskipun ada perubahan kebijakan di tingkat federal.

Penegasan ini disampaikan melalui memo yang ditandatangani oleh Undersecretary of Personnel and Readiness Anthony Tata pada 9 Juli lalu.

>>> Hanya 7 Gim PlayStation Laku 100 Ribu Kopi Fisik di AS Tahun Ini

Memo tersebut merespons upaya pemerintah federal untuk mereklasifikasi ganja, termasuk ganja medis yang diizinkan di tingkat negara bagian.

Tata menulis bahwa perubahan klasifikasi tidak akan mendekriminalisasi ganja di bawah hukum federal.

Ia mengingatkan bahwa Uniform Code of Military Justice (UCMJ) melarang penggunaan, kepemilikan, pembuatan, atau distribusi ganja secara melawan hukum.

Pelanggaran tetap dapat dihukum melalui proses peradilan militer, nonperadilan, atau tindakan administratif.

Larangan ini berlaku meskipun negara bagian melegalkan ganja rekreasi atau mengizinkan penjualan ganja medis di dispensasi negara bagian.

Peringatan ini muncul di tengah langkah pemerintahan Trump untuk mereklasifikasi ganja di tingkat federal.

Pada Desember lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mempercepat reklasifikasi ganja, yang tidak akan melegalkannya tetapi menurunkannya ke golongan yang kurang berbahaya.

Saat ini, ganja rekreasi termasuk dalam Schedule I, setara dengan heroin.

Pada April, Pelaksana Tugas Jaksa Agung Todd Blanche memerintahkan agar ganja medis yang diizinkan negara bagian direklasifikasi ke Schedule III.

>>> Kevin Feige Akui Gagal Garap Film Reboot Blade Bersama Mahershala Ali

Langkah itu memudahkan distributor terdaftar untuk bekerja sama dengan pemerintah federal dan menghilangkan risiko bagi peneliti yang menggunakan ganja dalam studi.

Lebih dari 40 negara bagian saat ini mengizinkan ganja untuk keperluan medis.