China secara resmi menolak tuduhan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menuduh Beijing melakukan peretasan besar-besaran terhadap data pemilu AS.

Dalam pidato pada Kamis, 16 Juli 2026, Trump menyebut China bertanggung jawab atas kompromi data pemilu. Namun, Kementerian Luar Negeri China menyatakan tuduhan itu tidak memiliki dasar fakta.

>>> Cuaca Cerah Mendukung Putaran Kedua The Open Championship

Pejabat China menegaskan bahwa negara mereka menganut kebijakan non-intervensi yang ketat dalam urusan domestik negara lain. China juga tidak memiliki kepentingan untuk mempengaruhi hasil pemilu AS.

Sebuah dokumen Gedung Putih yang dideklasifikasi bahkan menyebutkan bahwa Beijing tidak berniat mempengaruhi pemilu. Hal ini bertolak belakang dengan klaim Trump yang menyebut China berusaha mencuri suara.

Kedutaan Besar China di Washington juga menyampaikan pernyataan kepada Reuters bahwa China tidak pernah dan tidak akan pernah campur tangan dalam pemilihan presiden AS.

Tuduhan Trump disampaikan dalam upaya menekan Kongres untuk mengesahkan RUU SAVE America yang membatasi identifikasi pemilih. Namun, kritikus dan politisi oposisi AS menantang klaim tersebut.

>>> AS Akhiri Serangan 7 Malam Berturut-turut ke Iran

Gubernur California Gavin Newsom menyebut pidato Trump sebagai 'omelan raja gila'. Sementara itu, Senator Elissa Slotkin, mantan analis CIA, menyatakan kekhawatiran tentang potensi intimidasi pemilih.

Slotkin juga mempertanyakan kemungkinan pengiriman militer berseragam ke tempat pemungutan suara tanpa surat perintah. Ia telah mengusulkan undang-undang untuk memblokir pengerahan militer semacam itu.

Pendukung gugus tugas pemilu pemerintahan Trump pun mengakui kurangnya bukti forensik yang mendukung klaim manipulasi suara asing.

John Solomon, pendiri Just the News, mengatakan komunitas intelijen tidak memiliki bukti bahwa pihak asing mengubah suara dalam pemilu 2020, 2022, dan 2024.

>>> Arumsari Ungkap Alasan MBG Tetap Berjalan Saat Libur di Era Dadan

Sementara itu, Gedung Putih terus mempromosikan temuan tinjauan Departemen Keamanan Dalam Negeri yang menyebut sekitar 278.000 non-warga negara terdaftar untuk memilih dalam pemilu federal.