Siapa TGH Ahmad Muzakki Rahmatullah? Pimpinan Pondok Pesantren Rosudatussaulatiyah Al Ibrahimy NW di Lombok Tengah yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Pembakaran 3 Santri
Ukuran Teks
Penetapan Tersangka Ganda: Antara Pelaku Langsung dan Dugaan Kelalaian Pimpinan
Dalam perkembangan terbarunya, Polresta Lombok Tengah menetapkan dua pihak sebagai tersangka dalam kasus ini. Tersangka pertama adalah seorang santri senior berinisial MR (Mohammad Rayhan Z.), yang merupakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Ia diduga kuat sebagai pelaku utama yang secara langsung melakukan tindakan pembakaran terhadap rekan-rekannya.
Sementara itu, tersangka kedua adalah TGH Ahmad Muzakki Rahmatullah selaku pimpinan pondok pesantren. Penyidik menetapkan dirinya dengan dalih dugaan kelalaian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin institusi. Dalam perspektif penyidik, kelalaian ini dikaitkan dengan kegagalan sistem pengawasan internal yang seharusnya mampu mencegah aksi kriminal di lingkungan yang berada di bawah komandonya.
Sikap TGH Ahmad Muzakki: Menolak Tuduhan dan Memilih Jalur Hukum
Merespons penetapan status tersangka tersebut, TGH Ahmad Muzakki Rahmatullah angkat bicara dengan sikap tegas namun tetap tenang. Ia menyatakan bahwa tuduhan kelalaian yang ditujukan kepadanya adalah hal yang sangat tidak masuk akal dan cenderung prematur.
"Saya merasa tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam insiden tragis tersebut. Menjadikan pemimpin sebagai tersangka hanya karena posisi struktural, tanpa membuktikan unsur kesengajaan atau kelalaian berat yang spesifik, adalah hal yang tidak adil," ujar TGH Ahmad Muzakki dalam pernyataannya.
Ia menegaskan bahwa langkah yang akan diambil bukanlah bentuk penghalangan penyelidikan, melainkan upaya untuk mencari keadilan prosedural. Bersama tim kuasa hukumnya, TGH Ahmad Muzakki akan melawan penetapan ini melalui seluruh mekanisme hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan mengajukan praperadilan atau surat keberatan, untuk membuktikan bahwa ia telah menjalankan standar pengawasan yang wajar sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki pesantren.
Update Terbaru
Capaian Pembangunan Gedung Lembaga Negara di IKN Terus Dikebut
Rabu / 18-11-2026, 14:07 WIB
Dinas ESDM Banten Jamin Belum Ada Izin Tambang di Ujung Kulon
Rabu / 18-11-2026, 14:07 WIB
Lingkar Istana Harus Steril, Gerindra Soroti Tokoh Rekomendasi Lama
Rabu / 18-11-2026, 14:07 WIB
Syarat Penggantian KTP Rusak dan Tahapan Prosedur Pembuatannya
Rabu / 18-11-2026, 14:07 WIB
Inspirasi Kado Hari Guru Terjangkau tapi Tetap Elegan
Rabu / 18-11-2026, 14:00 WIB
Prosedur Sah Mendaftarkan Perjanjian Pranikah Bagi Pasangan
Rabu / 18-11-2026, 14:00 WIB
Pembaruan Masif CBR1000RR-R Fireblade 2027 Mengadopsi Fitur WSBK
Rabu / 18-11-2026, 14:00 WIB
Komparasi Spesifikasi iPad Mini 8 dan RedMagic Astra 2
Rabu / 18-11-2026, 14:00 WIB
Tabungan BRI Junio Hadirkan Kartu Debit Baru Bersama Playtopia
Rabu / 18-11-2026, 13:56 WIB
Kuasai 30 Persen Pasar Tembakau, Penjualan Sampoerna Tembus Rp87,5 Triliun
Rabu / 18-11-2026, 13:56 WIB
Aturan Baru Kode Etik Diteken Kapolri, Sidang KKEP Kini Bisa Digelar Daring
Rabu / 18-11-2026, 13:56 WIB
Perawatan wajah Afgan atasi bopeng pakai pico laser dan skin booster
Rabu / 18-11-2026, 13:56 WIB
Rekam Jejak Kuswiyoto, Eks Dirut Pegadaian yang Tutup Usia
Rabu / 18-11-2026, 13:51 WIB
Reaksi Lucu Gabriel Magalhaes Usai Timnas Brasil Bungkam Singapura
Rabu / 18-11-2026, 13:49 WIB






