KPK: Kenaikan Gaji Kepala Daerah Tak Berkorelasi dengan Pencegahan Korupsi
Wacana menaikkan gaji kepala daerah kembali mencuat. Usulannya adalah memberikan tambahan hak keuangan sebesar 20 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gagasan itu disebut sebagai upaya menekan potensi korupsi dan menyesuaikan beban jabatan serta biaya politik yang ditanggung kepala daerah.
Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki pandangan berbeda. Lembaga antirasuah itu menegaskan bahwa kenaikan gaji tidak otomatis menghentikan tindak pidana korupsi.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan hasil kajian internal menunjukkan tidak ada hubungan langsung antara besaran gaji dengan perilaku koruptif.
"Sudah ada beberapa kajian yang dilakukan Litbang KPK bahwa tidak ada korelasi langsung antara naiknya gaji pejabat negara dengan perilaku korupsi," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026) malam.
Menurut Taufik, persoalan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penghasilan. Faktor integritas pejabat justru lebih menentukan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang.
KPK menyerahkan urusan kebijakan kenaikan gaji kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Namun, lembaga antikorupsi itu menegaskan bahwa peningkatan penghasilan bukan jaminan seseorang tidak korupsi.
"Untuk naik gaji, ini mungkin bisa ditanyakan ke Kementerian Keuangan atau ke pemerintah daerah.
Soal take-home pay yang mestinya bisa dirasakan kepala daerah tidak butuh penghasilan dari luar," ucap Taufik.
Sebelumnya, usulan kenaikan hak keuangan kepala daerah mengemuka dalam pembahasan di DPR.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan, gagasan itu lahir setelah menerima aspirasi dari Asosiasi Wakil Kepala Daerah yang menilai kesejahteraan kepala daerah dan wakilnya belum memadai.
Rifqinizamy berpandangan bahwa gaji kepala daerah saat ini belum sebanding dengan biaya politik saat Pilkada. Ia mengusulkan tambahan hak keuangan sebesar 20 persen dari PAD.
Menurutnya, skema itu juga akan mendorong kepala daerah lebih serius meningkatkan pendapatan daerah karena ada hubungan langsung dengan hak keuangan yang diterima.
Pernyataan KPK menjadi sinyal bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan kesejahteraan. Integritas dan sistem pengawasan tetap menjadi faktor utama.
Update Terbaru
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB






