Menghubungkan Titik-Titik: Mewujudkan Pemerintahan Digital di Indonesia
Kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dinilai sebagai langkah awal pembangunan Infrastruktur Publik Digital (DPI) nasional.
Portal Nasional INAku dirancang sebagai gerbang warga untuk mengakses layanan pemerintah yang terintegrasi.
Inisiatif ini menandai pergeseran dari pembangunan aplikasi pemerintah secara terpisah menuju ekosistem digital terpadu yang berpusat pada warga.
Alih-alih setiap kementerian mengembangkan platform digital sendiri, INAku bertindak sebagai lapisan orkestrasi yang menghubungkan sistem yang ada.
Setiap kementerian tetap memiliki kendali atas data, proses bisnis, dan kewenangan masing-masing.
Dukcapil sebagai Lapisan Kepercayaan Nasional
Usulan tersebut juga menempatkan Dukcapil sebagai lapisan kepercayaan nasional melalui Identitas Digital (IKD), verifikasi biometrik, dan layanan identitas aman.
Setiap warga dapat mengakses layanan pemerintah menggunakan identitas digital tepercaya.
Pendekatan Life Event menjadi kunci, di mana layanan berputar di sekitar peristiwa penting dalam hidup warga.
Pendaftaran kelahiran menjadi titik awal ideal karena satu kelahiran memicu banyak layanan, seperti pencatatan sipil, kesehatan, imunisasi, gizi, bantuan sosial, dan pendidikan.
Prinsip Once Only juga diadopsi, di mana warga hanya perlu memberikan data satu kali.
Data yang terverifikasi dapat digunakan kembali secara aman di berbagai layanan pemerintah sesuai ketentuan hukum.
Hal ini menyederhanakan layanan, meningkatkan kualitas data, mengurangi kecurangan, dan menghilangkan duplikasi.
Namun, teknologi saja tidak cukup.
Keberhasilan bergantung pada tata kelola, termasuk standar interoperabilitas, keamanan siber, tata kelola data, kerangka hukum, mekanisme audit, dan kolaborasi kelembagaan.
Transformasi digital pada dasarnya adalah transformasi tata kelola yang didukung teknologi.
Untuk mewujudkan pemerintahan digital, Indonesia perlu melampaui proyek integrasi individual dan menjalankan strategi nasional yang terkoordinasi.
Langkah pertama adalah membentuk badan tata kelola permanen yang menyelaraskan PANRB, Komdigi, Bappenas, Dukcapil, dan seluruh kementerian dalam arsitektur perusahaan, standar interoperabilitas, kerangka keamanan siber, dan peta jalan implementasi.
Kedua, menyelesaikan Infrastruktur Publik Digital dengan mengintegrasikan tiga blok bangunan esensial: Identitas Digital melalui Dukcapil dan IKD, pertukaran data aman menggunakan API dan standar umum, serta platform layanan berpusat warga melalui Portal Nasional INAku.
Update Terbaru
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB






