Kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dinilai sebagai langkah awal pembangunan Infrastruktur Publik Digital (DPI) nasional.

Portal Nasional INAku dirancang sebagai gerbang warga untuk mengakses layanan pemerintah yang terintegrasi.

>>> Pramono Anung Andalkan Ekonomi Kreatif sebagai Motor Pertumbuhan Baru Jakarta

Inisiatif ini menandai pergeseran dari pembangunan aplikasi pemerintah secara terpisah menuju ekosistem digital terpadu yang berpusat pada warga.

Alih-alih setiap kementerian mengembangkan platform digital sendiri, INAku bertindak sebagai lapisan orkestrasi yang menghubungkan sistem yang ada.

Setiap kementerian tetap memiliki kendali atas data, proses bisnis, dan kewenangan masing-masing.

Dukcapil sebagai Lapisan Kepercayaan Nasional

Usulan tersebut juga menempatkan Dukcapil sebagai lapisan kepercayaan nasional melalui Identitas Digital (IKD), verifikasi biometrik, dan layanan identitas aman.

Setiap warga dapat mengakses layanan pemerintah menggunakan identitas digital tepercaya.

Pendekatan Life Event menjadi kunci, di mana layanan berputar di sekitar peristiwa penting dalam hidup warga.

Pendaftaran kelahiran menjadi titik awal ideal karena satu kelahiran memicu banyak layanan, seperti pencatatan sipil, kesehatan, imunisasi, gizi, bantuan sosial, dan pendidikan.

Prinsip Once Only juga diadopsi, di mana warga hanya perlu memberikan data satu kali.

>>> PMI Indonesia Merosot ke Zona Kontraksi, Vietnam Justru Naik Kelas

Data yang terverifikasi dapat digunakan kembali secara aman di berbagai layanan pemerintah sesuai ketentuan hukum.

Hal ini menyederhanakan layanan, meningkatkan kualitas data, mengurangi kecurangan, dan menghilangkan duplikasi.

Namun, teknologi saja tidak cukup.

Keberhasilan bergantung pada tata kelola, termasuk standar interoperabilitas, keamanan siber, tata kelola data, kerangka hukum, mekanisme audit, dan kolaborasi kelembagaan.

Transformasi digital pada dasarnya adalah transformasi tata kelola yang didukung teknologi.

Untuk mewujudkan pemerintahan digital, Indonesia perlu melampaui proyek integrasi individual dan menjalankan strategi nasional yang terkoordinasi.

Langkah pertama adalah membentuk badan tata kelola permanen yang menyelaraskan PANRB, Komdigi, Bappenas, Dukcapil, dan seluruh kementerian dalam arsitektur perusahaan, standar interoperabilitas, kerangka keamanan siber, dan peta jalan implementasi.

>>> Peptide Pembuat Kulit Gelap Terkait Kanker Kulit, Dokter Peringatkan

Kedua, menyelesaikan Infrastruktur Publik Digital dengan mengintegrasikan tiga blok bangunan esensial: Identitas Digital melalui Dukcapil dan IKD, pertukaran data aman menggunakan API dan standar umum, serta platform layanan berpusat warga melalui Portal Nasional INAku.