Kebijakan pajak progresif untuk pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) secara bertahap menuai protes dari kalangan pekerja.

Praktisi perpajakan menilai aturan tersebut sah secara hukum, namun batasan nominalnya perlu dikaji ulang.

Dean Charlos Padji Dogi, dosen sekaligus konsultan pajak dari Universitas Kristen Petra, menyebut kebijakan ini menyebabkan tax shock.

Pekerja kaget karena tarif pajak melonjak dari 5% menjadi 15% hingga 25% saat mencairkan sisa JHT.

Menurut Dean, batasan pembebasan pajak JHT sebesar Rp50 juta sudah tidak relevan. Batasan itu dibuat pada 2009 dan belum disesuaikan dengan inflasi selama 17 tahun terakhir.

Usulan Win-Win Solution

Dean mengusulkan agar pemerintah menghapus pajak JHT sepenuhnya.

Syaratnya, dana tersebut dialihkan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) ritel yang tidak bisa dicairkan minimal tiga tahun.

Langkah ini memiliki preseden hukum yang kuat, mirip dengan insentif bebas pajak dividen bagi investor.

Negara akan mendapat dana segar untuk APBN, sementara pekerja mendapatkan bunga setiap bulan tanpa potongan pajak.

Pemerintah juga perlu menyiapkan infrastruktur finansial agar akses pembelian SBN ritel inklusif bagi seluruh pekerja. Sinergi kebijakan dan kesiapan infrastruktur diharapkan dapat mengedukasi pekerja menjadi investor domestik.