Keputusan Sony untuk menghentikan rilis cakram fisik game PlayStation mulai 2028 menuai reaksi politik di Prancis.

Calon presiden Jean-Luc Mélenchon menyerukan undang-undang baru untuk melindungi hak konsumen di pasar game digital.

>>> Northgard Battlegrounds Buka Beta Terbuka di Steam Mulai 9 Juli

Pemimpin partai La France Insoumise (LFI) itu menilai langkah Sony menimbulkan kekhawatiran serius tentang kepemilikan digital, hak jual kembali, dan akses jangka panjang terhadap game yang dibeli.

Sony sebelumnya mengonfirmasi bahwa game first-party PlayStation akan beralih dari cakram fisik setelah Januari 2028. Ini menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah perusahaan.

Meski industri game telah beralih ke distribusi digital selama bertahun-tahun, pengumuman ini memperkuat kekhawatiran di kalangan pemain, pegiat pelestarian, dan kelompok hak konsumen tentang apa artinya 'memiliki' game digital.

Mélenchon: Pemain Game Tidak Boleh Kehilangan Hak Kepemilikan

Dalam unggahan di X, Mélenchon mempertanyakan bagaimana pembelian digital harus diperlakukan di bawah undang-undang perlindungan konsumen yang ada.

Ia merujuk pada laporan bahwa Grand Theft Auto VI diperkirakan rilis tanpa edisi cakram fisik PlayStation dan transisi digital Sony yang lebih luas.

Menurut terjemahan pernyataannya, Mélenchon menulis: 'Di masa depan, Anda akan membayar tanpa benar-benar memiliki apa pun.

Tidak ada pinjaman, tidak ada penjualan kembali, dan tidak ada jaminan bahwa Anda akan mempertahankan apa yang telah Anda bayar.'

Ia juga menekankan bahwa video game harus diakui sebagai aset budaya, bukan sekadar produk komersial.

>>> Patch Beta Slay the Spire 2 Hadirkan Kartu Multiplayer Baru dan Perbaikan Modding

'Video game bukan sekadar komoditas; mereka adalah aset budaya, dan undang-undang yang ada harus berlaku untuk mereka... Pemain game juga punya hak!'