DPR Tak Persoalkan Napi Penerima Amnesti 17 Agustus Harus Ikut Komcad
Komisi I DPR tidak mempermasalahkan syarat keikutsertaan dalam program komando cadangan (Komcad) bagi warga binaan yang mendapat amnesti pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang.
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, mengatakan syarat tersebut sepenuhnya merupakan hak pemerintah atau Presiden.
Menurut Dave, syarat itu diberikan untuk memastikan para warga binaan tetap memiliki semangat kebangsaan dan kedisiplinan setelah bebas.
"Nantinya terdapat persyaratan tertentu bagi penerima amnesti, termasuk keikutsertaan dalam program pembinaan seperti Komponen Cadangan, hal tersebut tentu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah," ujar Dave saat dihubungi, Kamis (2/7).
Ia mengaku tetap mendukung rencana tersebut sepanjang pemberian amnesti sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dave menjelaskan, amnesti merupakan hak konstitusional Presiden yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Meski demikian, dalam pelaksanaannya Presiden tetap harus mendapat pertimbangan DPR.
"Artinya, meskipun merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala negara, pelaksanaannya tetap berada dalam koridor konstitusi dan melibatkan mekanisme checks and balances melalui pertimbangan DPR," kata dia.
Secara teknis, amnesti merujuk pada UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Presiden dapat memberikan amnesti atas dasar kepentingan negara.
"Dalam praktik ketatanegaraan, kepentingan negara tersebut dapat mencakup berbagai pertimbangan, antara lain aspek kemanusiaan, rekonsiliasi nasional, pembinaan, maupun kepentingan strategis lainnya yang dinilai penting bagi bangsa dan negara," katanya.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebelumnya menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan pemberian amnesti bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) pada 17 Agustus tahun ini.
Namun, sebelum bebas, penerima amnesti harus menjalani program komponen cadangan (Komcad).
Menurut Agus, amnesti menjadi salah satu upaya konkret pemerintah dalam mengatasi kelebihan kapasitas penghuni di sejumlah lapas dan rutan.
"Mudah-mudahan Pak Presiden, seperti saya sampaikan tadi, Agustus nanti akan memberi amnesti kepada warga binaan pemasyarakatan di bawah usia 35 tahun.
Tapi tidak langsung bebas, melainkan ikut komcad agar mereka disiplin," kata Agus.
Update Terbaru
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Casio Rilis G-Shock Ungu Transparan Kolaborasi dengan Sneaker Politics
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Jennifer Lawrence dan Para Bintang The Hunger Games Kembali Bersama di Premiere Film Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Studi: Geser Jam Tidur Dua Jam Lebih Awal Turunkan Skor Depresi
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Hamish Daud Jualan Tumbler di TikTok, Netizen Ramai Beri Dukungan
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Kevin Feige Tetap Bangga Penampilan Kang Meski Diganti Doctor Doom
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Pembaruan Palworld 1.1 Ditunda Karena Rilis GTA 6
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Walton Goggins Percaya Musim Ketiga Fallout Setia pada Game Aslinya
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB






