Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan V DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 resmi menyetujui hasil pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Kesepakatan ini dicapai antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

>>> Panduan Memilih 7 Power Bank Terbaik 2026 yang Awet dan Aman

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan persetujuan tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBN 2027.

Rancangan awal ini akan digunakan pemerintah untuk menetapkan angka usulan awal RUU APBN beserta Nota Keuangannya pada 16 Agustus 2026.

Selanjutnya, RUU APBN 2027 akan dibahas lebih detail bersama Komisi XI DPR sebelum ditetapkan sebagai undang-undang pada akhir Oktober 2026.

Dalam kesepakatan awal, pemerintah dan Banggar DPR menyepakati sejumlah acuan, meliputi asumsi ekonomi makro, target pembangunan, dan postur makro fiskal.

Asumsi Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,8-6,5 persen.

Laju inflasi diperkirakan 1,5-3,5 persen.

Nilai tukar rupiah dipatok Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS.

Tingkat suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,5-7,3 persen.

Harga minyak mentah diproyeksikan US$70-95 per barel.

Lifting minyak bumi ditargetkan 605-620 ribu barel per hari.

Lifting gas bumi ditargetkan 951-990 ribu barel setara minyak per hari.

Target Pembangunan 2027

Tingkat kemiskinan ditargetkan 6,0-6,5 persen.

Tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan 0 persen.

Rasio Gini ditargetkan 0,362-0,367.

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 4,3-4,87 persen.

>>> Prabowo Terima Kunjungan Balasan Presiden Belarus Lukashenko di Istana Merdeka

Indeks modal manusia ditargetkan 0,575.

Indeks kesejahteraan petani ditargetkan 0,8038.

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan 40,81 persen.

GNI per kapita ditargetkan US$5.800-5.840.

Indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan 76,84.

Postur Makro Fiskal

Pendapatan negara ditargetkan 12,01-12,40 persen PDB.

Penerimaan perpajakan ditargetkan 10,16-10,50 persen PDB.

PNBP ditargetkan 1,85-1,89 persen PDB.

Hibah ditargetkan 0,002-0,003 persen PDB.

Belanja negara ditargetkan 13,81-14,80 persen PDB.

Belanja pemerintah pusat ditargetkan 11,26-12,01 persen PDB.

Transfer ke daerah ditargetkan 2,55-2,79 persen PDB.

Keseimbangan primer ditargetkan surplus 0,45 persen PDB hingga defisit 0,14 persen PDB.

Defisit ditargetkan 1,8-2,4 persen PDB.

Pembiayaan investasi ditargetkan minus 0,50-0,90 persen PDB.

>>> Gerindra Hormati Proses Hukum Bupati Kuansing yang Terjaring OTT KPK

Jumlah pinjaman terhadap PDB ditargetkan 40,31-40,64 persen PDB.