Sebuah perjanjian obat antara Inggris dan Amerika Serikat yang disepakati pada Desember lalu diperkirakan akan membebani NHS (National Health Service) hingga miliaran pound.

Analisis yang diterbitkan di British Medical Journal (BMJ) menunjukkan biaya sebenarnya bisa mencapai £44,7 miliar pada akhir dekade ini, jauh lebih tinggi dari perkiraan pemerintah yang hanya sekitar £1 miliar per tahun.

>>> Rusia Hujani Kyiv dengan 20 Rudal Balistik, 5 Tewas

Kesepakatan itu diteken Perdana Menteri Keir Starmer dengan Presiden AS Donald Trump. Inggris setuju meningkatkan belanja obat bermerek sebagai imbalan agar AS tidak menaikkan tarif ekspor farmasi Inggris.

Janji Pemerintah Dipertanyakan

Menteri Kesehatan Wes Streeting sebelumnya berjanji NHS tidak akan dikorbankan dalam negosiasi, tidak ada pemotongan layanan, dan biaya hanya sekitar £1 miliar per tahun.

Namun analisis BMJ menunjukkan pengeluaran obat akan naik dari 0,3% menjadi 0,6% dari pendapatan nasional dalam satu dekade, dan dana tersebut akan diambil dari anggaran NHS.

Para peneliti memperkirakan tambahan biaya dalam dua tahun ke depan hampir tiga kali lipat dari yang dijanjikan Streeting.

Dampak Fatal pada Kesehatan Masyarakat

Dengan menggunakan data hubungan antara belanja NHS dan kesehatan pasien, model para akademisi memperkirakan akan terjadi 229.000 kematian tambahan pada 2036.

>>> Lukisan Berharga Sorolla Dikembalikan ke Keluarga di Seville

Para peneliti menyebut angka itu sebagai perkiraan konservatif, namun hampir dua kali lipat dari kematian yang dapat dicegah selama pandemi Covid-19 di Inggris.

Dana yang seharusnya untuk pemindaian kanker, gaji dokter dan perawat, serta obat statin dan diabetes akan dialihkan ke perusahaan farmasi multinasional.

Kritik juga datang dari internal Partai Buruh.

Anggota parlemen Rachael Maskell mengatakan debat baru digelar setelah kesepakatan berlaku, sehingga 'kuda sudah terlanjur lolos dari kandang'.

>>> Tielemans Buka Suara soal Ribut dengan Trossard Saat Belgia vs Senegal

Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial menyatakan tidak mengakui angka-angka tersebut, namun hingga kini belum menerbitkan kajian dampak resmi meski telah diminta oleh banyak anggota parlemen.