Pemerintah Serius Tanggapi Isu PHK, Ini Langkah Mitigasinya
Pemerintah memperkuat langkah pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK yang kini dipimpin Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Penunjukan Prasetyo Hadi sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK disampaikan usai rapat koordinasi antara pemerintah, satgas, dan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Dalam rapat tersebut, seluruh pihak sepakat menunjuk Prasetyo karena dinilai mampu menjembatani berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan PHK.
Tugas dan Strategi Satgas Mitigasi PHK
Satgas Mitigasi PHK merupakan bagian dari kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada awal Mei 2026. Tujuannya memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus menjaga stabilitas ketenagakerjaan.
Setelah proses pembentukan sekitar satu tahun, satgas mulai memetakan berbagai persoalan di perusahaan dan industri yang berpotensi memicu PHK.
Dalam menjalankan tugas, satgas bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan Polri untuk memantau dan bertukar informasi mengenai perusahaan yang berpotensi melakukan PHK.
Pemerintah juga melakukan mitigasi bertahap terhadap setiap perusahaan yang terindikasi akan melakukan PHK. Penanganan disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan karena penyebab PHK tidak selalu sama.
Permasalahan perusahaan bisa berkaitan dengan pasokan bahan baku seperti gas atau batu bara, maupun konflik internal manajemen.
Satgas juga memberi perhatian kepada perusahaan yang telah melakukan PHK namun belum menyelesaikan kewajiban terhadap pekerja.
Rapat koordinasi dihadiri Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Penasihat Khusus Presiden Said Iqbal, serta perwakilan Desk Ketenagakerjaan Polri.
DPR diwakili Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dasco menegaskan DPR berkomitmen mendukung langkah pemerintah. Pertemuan rutin akan digelar untuk memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan ketenagakerjaan yang berpotensi berujung PHK.
Update Terbaru
Aturan PTKP Dinilai Tak Relevan, Pemerintah Diminta Kaji Ulang
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Ratusan Atlet Ikuti Ajang Berkuda Jabar Classic 2026 di Cibubur
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Polda Sumsel Jalankan Green Policing untuk Pemulihan Lingkungan
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
MPR Tetapkan 9 Desember 2026 untuk Pemilihan Wapres Baru
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Bintang Muda JJ Gabriel Putuskan Pisah dengan MU Demi Madrid
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB
Pilihan Bedak Padat SPF 30 untuk Praktis Reapply Sunscreen di Luar Ruangan
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB
Agenda November Extraordinary PIK 2026 Hadirkan Wisata Air dan Jazz
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB
Aturan Cek SLIK OJK Pinjol dalam Proses Rekrutmen Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB
Kompleksitas RPG Exodus Buat Aktor Utama Alami Tantangan Sulit
Rabu / 18-11-2026, 02:21 WIB
Cara Bermain GTA 6 Lebih Awal Menggunakan Trik Selandia Baru
Rabu / 18-11-2026, 02:21 WIB
Super Smash Bros Melee Layak Diremake Usai Kesuksesan Zelda
Rabu / 18-11-2026, 02:21 WIB
Sutradara Ungkap Alur Cerita Final Fantasy 7 Revelation Tak Dipengaruhi Reaksi Penggemar
Rabu / 18-11-2026, 02:14 WIB
Gugatan Senilai $2,6 Miliar Terhadap Sony Ditolak Pengadilan London
Rabu / 18-11-2026, 02:14 WIB
Jensen Huang Menyatakan Siap Kembali Menjabat sebagai CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 02:14 WIB






