Polemik anggaran Rp1,3 triliun untuk pembelian hak siar FIFA akhirnya dijawab oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI.

Direktur Utama TVRI, Tubagus Fiki Chikara Satari, menegaskan bahwa nilai tersebut bukan hanya untuk menayangkan Piala Dunia 2026.

in1

>>> Sinopsis Toy Story 5: Woody dan Mainan Hidup Melawan Gadget

Paket tersebut mencakup hak siar Piala Dunia 2026, Piala Dunia U-17 2026, dan Piala Dunia Wanita 2027.

Menurut Fiki, publik perlu melihat nilai kontrak secara menyeluruh karena hak yang diperoleh TVRI jauh lebih luas dibanding sekadar siaran pertandingan selama turnamen berlangsung.

Hak Siar Berlaku hingga 2027

Fiki menjelaskan, kerja sama tersebut tertuang dalam Media Rights Agreement yang diteken pada Desember 2025.

Kontrak itu memberikan hak pengelolaan konten FIFA kepada TVRI dalam periode yang cukup panjang.

Masa lisensi dimulai sejak 180 hari sebelum turnamen berlangsung dan tetap berlaku hingga 180 hari setelah turnamen berakhir.

Dengan skema tersebut, TVRI memiliki hak untuk menayangkan ulang pertandingan, mengelola konten pendukung, hingga mendistribusikan materi siaran dalam periode yang telah ditentukan.

"Piala Dunia ini jangan dilihat juga untuk yang FIFA 2026 ini hanya sampai final tanggal 20 Juli, tapi lebih daripada itu," kata Fiki saat ditemui di Kantor Pusat TVRI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

>>> Silsilah Keluarga Roy Suryo: Ternyata Keturunan Paku Alam III

Menurutnya, hak eksklusif tersebut memungkinkan TVRI memanfaatkan berbagai konten FIFA hingga tahun 2027.

Bantah Anggapan Harga Terlalu Mahal

Menanggapi kritik publik yang menilai nilai kontrak terlalu tinggi, Fiki mengatakan perbandingan dengan negara lain tidak bisa dilakukan secara sederhana.

Ia menyebut informasi mengenai nilai kontrak hak siar FIFA di berbagai negara umumnya bersifat tertutup dan dilindungi klausul kerahasiaan.

"Kan kita belum ada datanya dan tampaknya kami sudah coba cek juga, ini informasinya tertutup," ujarnya.

Selain itu, setiap negara memiliki paket kerja sama yang berbeda, mulai dari cakupan platform distribusi, jumlah pertandingan, hingga hak pemanfaatan konten digital.

Karena itu, menurut Fiki, membandingkan harga hak siar tanpa mengetahui detail paket yang diperoleh masing-masing negara berpotensi menimbulkan kesimpulan yang keliru.

>>> 3 Calon Naturalisasi yang Mungkin Tak Masuk Skuad Timnas Indonesia

Pembayaran Diklaim Sesuai Aturan

Fiki juga memastikan seluruh proses pembayaran hak siar telah dilakukan sesuai ketentuan kontrak dan mekanisme pengelolaan anggaran negara.