Penyebab Kritisnya Stok Batu Bara

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai penurunan volume Hari Operasi Pembangkit (HOP) di bawah tujuh hari pada 60-70 persen pembangkit Jawa-Bali disebabkan oleh keterlambatan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara 2026.

Bukan karena masalah kuota DMO.

in1

"Batu baranya bukan tidak ada sama sekali, tetapi datang terlambat. Ini yang menyebabkan stok di PLTU menjadi kritis," kata Fabby.

>>> Pelatih Afrika Selatan Hadapi Tekanan Taktis Jelang Lawan Republik Ceko

Fabby menyarankan penurunan kapasitas operasi pembangkit sebagai langkah antisipasi agar PLTU tidak mengalami mati total yang membutuhkan waktu pemulihan lebih lama.

"Lebih baik kapasitasnya diturunkan dibandingkan PLTU mati sama sekali.

Karena kalau mati total, pembangkit termal seperti PLTU membutuhkan waktu cukup lama untuk dinyalakan kembali dan itu bisa menyebabkan kekurangan pasokan listrik," jelasnya.

Keterlambatan ini dipicu oleh penyesuaian target produksi nasional yang dipangkas menjadi 600 juta ton dari realisasi tahun lalu sebesar 790 juta ton.

Hingga April-Mei 2026, baru separuh dari target tersebut yang mendapat persetujuan izin.

"Masalahnya, persetujuan alokasi produksi batu bara melalui RKAB berjalan terlambat sehingga pasokan ke pembangkit tidak datang sesuai kebutuhan," katanya.

Dampaknya, produsen menunda operasional karena menunggu kepastian legalitas sebelum mendistribusikan komoditas untuk ekspor maupun domestik.

Menurut catatan IESR, kuota DMO 25 persen dari target 600 juta ton hanya menyediakan 150 juta ton batu bara domestik.

Padahal, penyerapan tahun 2025 mencapai 254 juta ton, ditambah adanya insentif ekspor saat harga global melebihi 100 dolar AS per ton.

"Permasalahannya bukan karena DMO tidak dialokasikan. DMO memang sudah diatur.

Yang menjadi persoalan adalah sebagian besar alokasi itu terlambat sehingga mengganggu pasokan ke PLTU PLN," ujar Fabby.

Asosiasi pengusaha telah menyoroti penyesuaian regulasi ini sejak Maret-April 2026. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penetapan produksi dan skema harga DMO yang belum berubah sejak 2018.

"Yang perlu dilihat adalah akar masalah tata kelola DMO dan pasokan batu bara.

>>> BTN dan Rumah123 Integrasikan Layanan Cari Rumah hingga KPR

Jangan hanya melihat bahwa alokasi sudah tersedia, tetapi juga bagaimana pasokan itu bisa sampai tepat waktu ke pembangkit," tutup Fabby.